APBD 2024 Difokuskan Bayar Utang, Pemprov Sulsel Bakal Pangkas Kegiatan Reses DPRD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel 2024 segera disahkan pada Jumat (3/11/2023) mendatang.

Sebelumnya, anggaran yang awalnya diproyeksikan dalam RAPBD senilai Rp10,466 triliun.

Namun, belakangan draf RAPBD direvisi kembali senilai Rp 10,466 triliun.

Hal ini dilakukan karena kondisi keungan Pemprov Sulsel mengalami defisit karena persoalan utang.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menerangkan, Sulsel masih punya tanggungan utang sekitar Rp1,5 triliun.

Sehingga, dalam APBD Pokok 2024 nantinya banyak program-program Pemprov Sulsel bakal dihilangkan.

Tujuannya, Pemprov Sulsel di bawah komando Bahtiar Baharuddin ingin ingin fokus membayar utang peninggalan mantan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Hal ini telah menjadi kesepakatan pada pembahasan gambaran umum dan ekpose APBD Pokok 2024.

Pengurangan program-program tersebut rupanya berdampak pada kegiatan-kegiatan DPRD Sulsel.

Seperti, pemangkasan waktu reses anggota dewan yang awalnya 1 tahun berlangsung tiga kali.

Kini, bakal dipangkas dan diproyeksikan hanya berjalan satu kali dalam setahun.

Wakil Ketua komisi A DPRD Sulsel, Arfandi Idris mengakui, kondisi ini akan membuat kinerja dewan tidak berjalan efektif.

Malah dikatakan Arfandi Idris anggaran sekwan bakal mengalami penurunan. 

Padahal, tahun 2023 kegiatan sekwan yang di anggaran mencapai Rp334 miliar. 

Sedangkan anggaran yang diproyeksikan pada RAPBD Pokok 2024, turun menjadi Rp272 miliar.

Pihak Pemprov Sulsel dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menilai, pengurangan dilakukan karena Tahun 2024 kegiatan anggota dewan sudah berkurang.

"Pengurangan pertama itu, reses. Reses ini kan cukup besar anggarannya, ini yang dikurangi. Karena reses ini tiga kali diadakan dalam setahun. Menurut BKAD cukup satu kali saja," kata politikus Partai Golkar itu, Rabu (1/11/2023).

Menurutnya, BKAD Pemprov Sulsel telah memperhitungkan.

"Padahal, yang kita maksud, yang namanya perencanaan itu harus satu tahun," katanya.

Arfandi Idris menyampaikan, persoalan anggaran itu digunakan atau tidak, itu bukan masalah karena hitungannya bisa menjadi silpa.

Kedua, dengan waktu pelaksanaan reses dipangkas, dikhawatirkan anggota dewan periode 2024-2029 tidak dapat melangsungkan reses pada akhir tahun 2024.

"Maksud saya begini, reses ini adalah wadah dalam menerima aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat," bebernya.

Sehingga, kata Arfandi Idris, kalau reses tidak dijalankan, maka ada jeda waktu di mana anggota dewan ini tidak menerima aspirasi dari masyarakat.

"Reses juga ini kan berfungsi sebagai ajang evaluasi program (Pemprov Sulsel), kan begitu. Pemerintah ini kan dalam melaksanakan kegiatan itu per triwulan-triwulan," kata dia.

"Nah kita pakai reses perkuartal, jadi selesai tiga bulan, perkuartalnya empat bulan kita evaluasi. Ini (nanti) tidak akan terlaksana lagi, berarti ada jeda waktu yang fungsi-fungsi DPRD itu tidak bisa lagi dijalankan," lanjutnya.

Lebih lanjut, anggota dewan periode 2024-2029 bakal dilantik pada Bulan September 2024.

"Karena kita dilantik per September, maka dianggap bahwa cukup reses satu kali. Tetapi jangan sangka, menurut informasi yang saya catat, ini akan diperpanjang dua bulan masa bakti DPRD (setelah terpilih)," ungkapnya.

Karena selama ini anggota dewan dilantik pada Bulan September, maka tahun depan diundur di November. 

Arfandi Idris mengaku bahwa dengan regulasi ini, maka tentu akan berdampak pada masyarakat.

Sebab, ada aspirasi masyarakat Yang tidak terjembatani karena dewan tidak melaksanakan atau mendengar aspirasi masyarakat melalui reses.

Adapun anggaran satu kali reses untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, totalnya mencapai Rp27 miliar.

Anggaran Rp27 miliar itu masing-masing dibagikan kepada 85 wakil rakyat yang ada di DPRD Sulsel.

"Anggarannya ini. Kan itu kan satukali reses, kita kan sekitar Rp27 miliar," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari memimpin langsung pembahasan rapat. 

Ia menuturkan pose postur APBD 2024 secara keseluruhan dibahas bersama TAPD Pemprov.

"Jadi pagu sementara dari semua OPD pemprov Sulsel. Intinya total APBD kita itu angkanya Rp10,026 triliun," kata Andi Ina.

"Kurang lebih begitu postur APBD 2024 kita," tambahnya.

Politisi Golkar itu menyampaikan, setelah ekpose gambarannumum postur RAPBD 2024. 

Maka selanjutnya langsung masuk pembahasan ke Komisi-komisi.

"Jadi dari banggar ini, tadi sudah ekspose-nya diterimah. Dan kemudian lanjut bahasan lebih rinci lagi dimasing-masing Komisi terkait dengan mitra kerjanya masing-masing," tuturnya.

Bendahara DPD I Golkar Sulsel itu berharap bagaimana APBD pokok 2024 yang akan ditetapkan bersama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Di samping itu, juga diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tentu APBD ini betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Sulsel.

"Terkhusus juga dengan anggaran nantinya yang terkait dengan pilkada. Yang di mana 60 persen kewajiban itu harus dianggarkan di APBD 2024," tukasnya.

Terpisah, Ketua Banggar DPRD Sulsel, Irwan Hamid mengatakan jika nanti di pembahasan komisi detailnya. 

Dikatakan, sebelumnya, target proyeksi RAPBD 2024 sebesar Rp 10,466 triliun. 

Hanya saja dirombak ulang lantaran ditolak Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menilai tidak sesuai dengan target ril sebenarnya.

"Itukan memang rencana awal sesuai dengan proyeksi pendapatan 10,466 Triliun. Setelah dirasionalisasi, jadinya 10,026 proyeksi pendapatan. Angka disitulah yang dijabarkan, dan memang yang itu kita harapkan," jelas politisi PKB itu.

Dia berharap agar beban utang bisa diselesaikan, agar tak ada bagaimana 2024 bisa selesai dituntaskan di APBD pokok.

"Supaya ketika ada Gubernur baru, dia tidak terbebani. Supaya bisa merencanakan tanpa ada beban utang," pungkasnya.