Anggaran Dinas PU Makassar Dipangkas hingga Puluhan Miliar, Deretan Program Prioritas Terancam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) terkoreksi dalam APBD Perubahan 2023.

Pagu Anggaran Dinas PU Makassar di APBD Pokok mulanya Rp996,5 miliar.

Kini anggaran Dinas PU di APBD Perubahan hanya Rp 914 miliar.

Artinya ada pengurangan sebesar Rp82,5 miliar.

Kepala Dinas PU Kota Makassar Zuhaelsi Zubir mengatakan, terjadinya pemangkasan anggaran menyesuaikan program-program yang tidak bisa lagi dilaksanakan.

Program yang tidak bisa berjalan yakni pekerjaan fisik yang pengerjaannya membutuhkan waktu lama.

"Proyek-proyek fisik yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan itu dihilangkan, karena prosesnya panjang," kata Zuhaelsi Zubir kepada Tribun-Timur.com, Kamis (26/10/2023).

"Mulai lelangnya, kontrak, pengerjaan, dan lain-lain," jelasnya.

Dari deretan proyek yang tidak bisa dijalankan, beberapa diantaranya merupakan program prioritas Pemkot Makassar. 

Program tersebut seperti Bundaran BTP Makassar di Jl Perintis Kemerdekaan, proyek smart panyingkulu di dua titik, Sudirman Loop, rehabilitasi Rujab Wali Kota Makassar, dan beberapa penataan koridor jalan.

"Itu beberapa proyek yang tidak bisa kita tuntaskan mengingat ada beberapa hal yang masih menjadi kendala," kata Zuhaelsi Zubir.

Zuhaelsi Zubir lantas menjelaskan kendala proyek tersebut.

Kata dia, Bundaran BTP dan Sudirman Loop terkendala kewenangan.

Smart panyingkulu butuh komunikasi dan kerjasama dengan PLN karena kabel-kabelnya butuh dipindahkan di bawah tanah.

"Sementara terkait rehabilitasi rumah jabatan (rujab) Wali Kota Makassar, jumlah waktu yang tersisa hingga akhir tahun tidak cukup untuk mengerjakan proyek fisik," kata dia.

Meski tidak bisa dijalankan tahun ini, lanjut Zuhaelsi Zubir, Dinas PU Makassar berharap agar proyek ini bisa ditender dini pada Desember mendatang.

"Untuk rehabilitasi rujab yang tahun ini tidak dilaksanakan, sementara kita menunggu output laporan dari konsultan perencana, Insya Allah di Desember kita akan lakukan tender dini," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembagunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Hajar Aswad mengatakan, rencananya, rumah dinas akan dipindahkan ke lantai 2 Baruga Anging Mammiri.

"Bangunan yang di depan akan jadi museum, jadi tempat tinggal dipindahkan ke belakang, lantai 2 Baruga Anging Mammiri," ujarnya.

"Baruga Anging Mammiri yang tadinya dua laintai, bakal jadi tiga lantai," lanjutnya.

Lanut dia, lantai satu tetap akan dijadikan gedung pertemuan, lantai dua jadi rumah dinas, sementara lantai tiga jadi rooftop.

"Adapun alokasi anggaran untuk rehabilitasi rujab wali kota tersebut mencapai Rp 30 miliar," jelas Hajar Aswad. 

Kantor Dinas PU Makassar Direhabilitasi

Diberitakan sebelumnya, saat ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar rehabilitasi kantor yang berlokasi di Jl Urip Sumoharjo.

Kantor tersebut butuh peremajaan mengingat bangunannya sudah puluhan tahun tak direnovasi.

Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintahan, Hajar Aswad mengatakan, pembangunan tahap 1 dilakukan tahun ini.

Sekarang pengerjaan sudah dilakukan usai berkontrak pada Agustus lalu.

"Pengerjaan dimulai 25 Agustus selama 127 hari kerja atau tanggal 27 Desember 2023," ucap Hajar Aswad, Rabu (13/9/2023).

Dinas PU mengalokasikan anggaran Rp1,9 miliar untuk rehabilitasi kantor ini.

Adapun komponen yang direnovasi antara lain ruangan Kepala Dinas PU, ruangan kepala bidang hingga lobi kantor.

Rencananya, Dinas PU akan membuat lounge sebagai ruang tunggu yang nyaman bagi pengunjung.

"Itu semua ada di lantai 1, kalau di lantai 2 kita hanya lakukan penambahan di depan untuk menutupi lokasi parkir yang ada di bawah," jelasnya.

 Rehabilitasi kantor Dinas PU ini dilakukan bertahap, pada 2024 mendatang, Dinas PU akan kembali mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi tahap dua.

Rehabilitasi ini dialokasikan untuk interior ruangan, dimana masing-masing bidang akan memiliki konsep interior berbeda.

"Jadi sesuai ciri khas di bidangnya masing-masing, misalnya di bidang jalan beda, bidang pembangunan juga beda," terangnya.

Hajar menambahkan, selain kantor Dinas PU, pihaknya juga menggenjot penyelesaian beberapa proyek lainnya.

Seperti Makassar Government Center (MGC), pembangunan gedung PKK dan Dekranasda Makassar, rehabilitasi kantor Balai Kota Makassar dan beberapa proyek bangunan lainnya.

"Kita berharap proyek-proyek yang berjalan ini bisa selesai sebelum akhir tahun," pungkasnya. (*)