Putra Daerah Enrekang Prof Arrijani Jadi Ketua Timsel KPU Jeneponto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dosen Universitas Negeri Manado (Unima) Prof Arrijani dimandatkan jadi Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto.

Guru besar Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unima ini merupakan putra kelahiran Kabupaten Enrekang, 15 Juni 1968. 

Sebelumnya, Prof Arrijani juga dimandatkan jadi Ketua Timsel Calon komisioner Bawaslu Zona 3 Sulsel yang mencakup Kabupaten Enrekang, Sidrap, Wajo, Soppeng, Pinrang dan Kota Parepare.

Timsel Calon KPU Jeneponto di bawah komando Prof Arrijani didampingi empat anggota selama proses seleksi.

Mereka antara lain, Muhammad Jufri sebagai Sekretaris Timsel KPU Jeneponto, dan Andi Yudha Yunus, Dudi Jufri, Elfahmi Lubis sebagai anggota timsel.

Dalam kesempatannya, Prof Arrijani menyampaikan, masa tugasnya sebagai timsel calon penyelenggara pemilu berlangsung mulai hari ini, Selasa 24 Oktober 2023.

Kemudian, setelah 10 besar nama calon KPU Jeneponto Periode 2024-2029 diumumkan, maka tugasnya berakhir.

Sesuai tahapan, pengumuman nama calon anggota KPU Jeneponto ke KPU RI pada 11-13 Desember 2023.

Prof Arrijani pun berkomitmen, dalam proses seleksi calon komisioner ini, timsel betul-betul mencari peserta yang memiliki wawasan luas soal kepemiluan dan berintegritas.

"Kita ingin melahirkan calon-calon yang berkualitas dan memiliki integritas karena suksesi pemilu tak luput dari peran penyelenggara," ujarnya.

Sebelumnya, pendaftaran seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto periode 2024-2029 mulai dibuka.

Proses pendaftaran calon penyelenggara pemilu berlangsung selama 10 hari atau 24 Oktober sampai 4 November 2023 mendatang.

Ketua Tim Seleksi (Timsel) calon komisioner KPU Jeneponto, Prof Arrijani memaparkan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi calon pendaftar.

Antara lain harus berdomisili di wilayah Kabupaten Jeneponto dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selanjutnya, pada saat mendaftar pelamar harus berusia paling rendah 30 tahun.

Dosen Universitas Negeri Manado (Unima) ini juga menegaskan, calon pendaftar harus mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil.

"Serta memiiki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kapartaian," kata Prof Arrijani.

Di samping itu, calon pendaftar harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Calon pendaftar juga diwajibkan mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila nantinya telah terpilih menjadi komisioner.

Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan.

Kemudian, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terutama melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Ada dua cara proses pengambilan dan pengajuan formulir pendaftaran calon penyelenggara pemilu.

Pertama, mengunduh formulir pendaftaran melalui aplikasi SIAKBA yang dapat diakses melalui laman KPU.go.id.

Kemudian formulir tersebut wajib diisi dan diunduh kembali lewat aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) melalui laman https://siakba.kpu.go.id/.

Kedua, pendaftar wajib mengantarkan langsung formulir yang telah diunduh tersebut ke kantor sekretariat timsel di Hotel Seraton Sekretariat Timsel Ruangan Toraja H Lt.3, Hotel Fourpoint Makassar.

"Jadi pada prinsipnya proses seleksi ada tiga tahapan, mulai seleksi administrasi, seleksi tertulis dan psikologi. Dan tes wawancara dan kesehatan," ujarnya.

Prof Arrijani berharap, dalam pendaftaran itu semoga masyarakat untuk menjadi calon komisioner tingkat animonya tinggi.

"Dan paling penting adalah kita optimis bisa melahirkan penyelenggara yang independen dan transparansi. Bukan hanya punya kapasitas, tetapi harus berintegritas dan independensi," tandasnya. (*)