Pengawasan Bawaslu Sulsel Disorot! Kampanye di Luar Tahapan Kian Menjamur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel dianggap lemah dalam pengawasan.

Pemasangan alat peraga kampanye (APK) para bakal calon legislatif (bacaleg) di Kota Makassar kian menjamur.

Padahal, masa tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) baru akan berlangsung pada 28 November 2023 - 10 Februari 2024.

Walau begitu, lembaga pengawas pemilu tak bisa berbuat banyak soal banyaknya bakal calon yang menampilkan nomor urut di baliho.

Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto turut merespons soal maraknya bacaleg yang dinilai curi start kampanye .

"Terlepas dari penetapan status calon tetap dan tahapan kampanye Pemilu, kampanye di luar jadwal yang bersifat penggalangan massa serta pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) yang lengkap dengan nomor urut untuk mengajak dan mempengaruhi dukungan sudah terjadi secara nyata," kata Andi Luhur kepada Tribun-Timur, Jumat (20/10/2023).

Ia menilai sudah banyak variabel yang membuat lemahnya penegakan aturan ini. 

Terutama soal wibawa institusi Bawaslu yang belum berdaya menjadi 'kawat berduri' untuk bisa menghalau dan membatasi tindakan pelanggaran. 

Keterbatasan sumber daya dan supporting system dalam fungsi-fungsi pencegahan pelanggaran juga membuat Bawaslu belum mampu menegakkan regulasi secara optimal.

Faktor lain soal komitmen dan profesionalisme kinerja Bawaslu, umumnya kegiatan-kegiatan pencegahan dan penindakan berbasis program dan anggaran. 

"Sebagai aktor penting demokrasi elektoral, idealnya Bawaslu ini punya inisiatif tingkat tinggi dan membangun komunikasi yg intens dengan stakeholders Pemilu, terutama dimasa-masa sebelum tahapan kampanye," tandasnya.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Imran Eka Saputra turut menanggapi perkara tersebut.

Padahal, larangan kampanye di luar jadwal tertuang dalam Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam pasal itu telah ditekankan bahwa yang melanggar jadwal kampanye bisa dipidana dengan penjara satu tahun.

Tak hanya hukuman penjara, yang melanggar dapat di denda paling banyak Rp12 juta.

"Kalau kita merujuk pada pasal 492 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ya melanggar. Artinya harus ditindaki secara tegas," kata Imran Eka.

Sementara fakta di lapangan, para bakal calon sudah terang-terangan melakukan kampanye.

"Secara tidak langsung mereka mengajak masyarakat untuk memilih dan mempertontonkan nomor urutnya. Ini sudah bagian dari kampanye, sementara tahapan kampanye belum dimulai," ujar alumni Fakultas Hukum (FH) Unhas itu.

Dia menambahkan, semestinya Bawaslu mengambil sikap untuk menertibkan baliho-baliho yang melanggar aturan karena jelas-jelas tahapan kampanye belum dimulai.

"Seharusnya Bawaslu menindak sekaitan dengan baliho yang dimaksud, termasuk alat peraga tidak boleh dipasang di sembarang tempat dan Bawaslu harus koordinasi dengan instansi terkait," tandasnya.

Bawaslu Sulsel pun tak berbuat banyak soal maraknya bacaleg curi start kampanye.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengakui banyaknya alat peraga bertebaran, meski belum tahapan kampanye.

Terkait larangan kampanye di luar jadwal tertuang dalam Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Saiful Jihad mengaku tentu akan ditindaklanjuti.

"Kalau terkait pasal itu tentu di sanksi. Kalau ada temuannya, itu kemudian terkonfirmasi misalnya jadi temuan Bawaslu atau ada laporan masyarakat," tandasnya.(*)