Pengamat Ekonomi Sebut Program Bagi-bagi Rice Cooker Gratis oleh Pemerintah Berpotensi Pemborosan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengamat Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya Makassar, Dr A Ansir Launtu, menilai program bagi-bagi ‘rice cooker’ gratis oleh pemerintah akan berpotensi boros anggaran.

Sebelumnya, pemerintah berencana membagikan alat masak berbasis listrik (AML) gratis kepada masyarakat. 

Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Aturan yang ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif tersebut diundangkan pada 2 Oktober 2023.

Pada pasal 1 ayat 1 Permen ESDM 11/2023 itu disebutkan bahwa alat memasak berbasis listrik atau AML yang dimaksud yakni untuk memasak nasi, menghangatkan makanan, dan mengukus makanan.

Menurut Ansir Launtu, program bagi-bagi rice cooker ini akan berpotensi menimbulkan banyak masalah.

Salah satunya adalah pemborosan anggaran.

“Menurut saya program itu bukan program yang tepat, malahan akan berpotensi boros anggaran,” kata Ansir, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Minggu (8/10/2023).

Ia menilai program bagi-bagi rice cooker ini juga tidak bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Bahkan, kata Ansir, program ini juga rawan tidak tepat sasaran.

“Tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada dalam masyarakat, nantinya seperti kasus pendistribusian gas tabung 3 kg yang mana di masyarakat banyak yang tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan rencana bagi-bagi rice cooker tersebut sebagai upaya pemerintah mendorong pemanfaatan energi bersih itu di seluruh sektor.

"Di sektor industri dan transportasi dengan mobil listrik, di rumah tangga juga kita dorong salah satunya dengan menggeser pemanfaatan yang misalnya sekarang dengan bahan bakar yang lain di geser ke listrik. Itu akan kita lakukan tahun ini," jelasnya. (*)