Siapa Pimpinan KPK Peras Mentan? Polda Sudah 3 Kali Panggil Syahrul Yasin Limpo

Rangkaian penyelidikan Ade menjelaskan, setelah menerima laporan pada 12 Agustus 2023, Polda Metro menerbitkan surat perintah pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) pada 15 Agustus 2023.

"Dan selanjutnya, pada 21 agustus 2023 telah diterbitkan surat perintah sehingga kemudian tim Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi," jelas Ade.

Kemudian, pada 24 Agustus hingga 5 Oktober, polisi menggali keterangan beberapa pihak, termasuk Mentan Syahrul.

"Kegiatan klarifikasi atau permintaan keterangan dari beberapa pihak, mulai tanggal 24 Agustus sampai yang terakhir Mentan sore tadi (Kamis) di ruang riksa," ujar Ade.

Ade mengatakan, proses penyelidikan terkait kasus ini masih berlangsung.

Kata Syahrul Syahrul sendiri mengakui bahwa dia diperiksa Polda Metro Jaya terkait aduan masyarakat tentang dugaan pemerasan.

"Terkait dengan hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat, terkait adanya hal-hal seperti apa laporan itu terkait dengan terjadinya pemerasan dan lain sebagainya," kata Syahrul.

Syahrul mengaku sudah memberikan keterangan sesuai hal yang dia ketahui kepada tim penyidik Polda Metro Jaya.

"Semua yang saya tahu, saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik ya, dihadapi oleh banyak banget tadi," ujar Syahrul.

"Prosesnya berlangsung cukup panjang hampir tiga jam, saya capek banget, saya baru pulang (dari luar negeri)," imbuh dia.

Diketahui, sebelumnya beredar surat yang menunjukkan bahwa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memanggil sopir dan ajudan Syahrul terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK.

Surat panggilan itu bernomor Nomor:B/10 339 MII/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus.

Sopir Mentan bernama Heri diminta menjadi saksi dan hadir dalam pemeriksaan 28 Agustus lalu di ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.30 WIB.

KPK memang tengah mengusut dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pekan lalu, KPK menggelar operasi penggeledahan di sejumlah tempat.