Siapa Sebenarnya Pemilik Nomor Urut 1, Nurdin Halid atau Taufan Pawe?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rivalitas antar Bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) di internal Partai Golkar memanas.

Di mana, ada dua kader saling klaim posisi nomor urut satu dalam Caleg DPR-RI Dapil Sulsel II.

Keduanya, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Golkar AM Nurdin Halid dan Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe (TP).

Hal itu terlihat dari sejumlah alat peraga atau baliho yang mulai tersebar luas.

Taufan Pawe sendiri telah mempromosikan diri sebagai caleg nomor urut satu.

Dalam sebuah billboard yang berada di ruas jalan raya, Kota Parepare, tampak wajah Taufan Pawe memperkenalkan diri.

"Mohon doa dan dukungan ta," demikian tulisan ajakan TP kepada masyarakat untuk mencoblosnya.

Sementara itu, Nurdin Halid juga mengklaim posisi nomor urut satu.

Dalam sebuah foto yang beredar, nama Nurdin Halid tertulis di dalam sebuah korek api.

Tulisan itu dilengkapi nomor urut satu Caleg DPR-RI Dapil Sulsel II.

Tak hanya itu, beberapa waktu lalu, foto Nurdin Halid tersebar luas di sosial media.

Itu ditandai melalui desain gambar Nurdin Halid disertai nomor urut satu.

Jika melihat dari Daftar Calon Sementara (DCS) yang diunggah di website Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Taufan Pawe ditempatkan posisi nomor urut satu.

Sementara, Nurdin Halid menempati nomor urut kedua di internal Partai Golkar.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah menjelaskan, parpol masih bisa mengutak-atik nomor urut bakal caleg maupun nomor urut.

Parpol diberi ruang mengubah komposisi bacaleg pada tahapan di masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. 

Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023.

"Perubahan bacaleg dan nomor urut masih memungkinkan, tergantung partai yang bersangkutan," kata Hasbullah kepada Tribun-Timur, Rabu (27/9/2023).

Ketua Bappilu Golkar Sulsel, Lakama menyampaikan bahwa untuk sekarang, Taufan Pawe masih nomor urut satu. Sementara Nurdin Halid ditempatkan di nomor urut dua.

Terkait jika memang ada perubahan nomor urut, Lakama menuturkan bahwa itu merupakan wewenangnya DPP Golkar.

"Nomor urut urusannya DPP, kita tidak tahu. Tetapi kalau yang ada sekarang, nomor 1 Pak TP, nomor 2 pak NH. Itu yang ada sekarang," katanya.

Kendati demikian, kalau soal penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 4 Oktober 2023, hanya pengurus pusat yang tahu.

"Tetapi kalau DCT tanggal 4, kita tidak tahu itu urusannya DPP, kalau ada perubahan urusannya DPP," ungkapnya.

Akan tetapi, setiap Ketua DPD I Provinsi se-Indonesia, ditempatkan pada posisi nomor urut satu sebagai caleg.

"Semua ketua DPD se-Indonesia nomor urut 1. Jadi seperti itu sekarang di DCS. Kita tidak tahu kalau ada perubahan," tandasnya. (*)