Randis DPRD Jeneponto Nunggak Pajak Bikin Geram, Netizen: Bisa Tidak Daerah Ini Dibubarkan Saja?

TRIBUN-TIMUR.COM - Tunggakan pajak kendaraan dinas atau randis Ketua DPRD, Wakil Ketua hingga anggota DPRD Jeneponto menjadi sorotan.

Netizen geram saat mengetahui jika pajak kendaraan dinas DPRD Jeneponto nunggak sampai tiga tahun.

Informasi tunggakan pajak sejumlah randis DPRD Jeneponto beredar di akun Instagram @jeneponto_info.

Netizen ramai-ramai komentari kolom komentar jeneponto_info, Rabu 20 September 2023.

Akun redaksi_berjalan minta Jeneponto dibubarkan saja.

Alasannya, Kabupaten Jeneponto tak pernah berkembang.

Berikut unggahan @jeneponto_info

Sejumlah Kendaraan Dinas (Randis) di DPRD Jeneponto termasuk milik Ketua dan Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD Jeneponto menunggak bayar pajak.

Hal tersebut dibeberkan oleh Kasubag Rumah Tangga & Perlengkapan Sekretariat DPRD Jeneponto, Zulkifli saat ditemui di ruang kerjanya oleh awak media, Selasa (19/09/2023).

Menurut Zulkifli, tunggakan pajak beberapa Randis di DPRD Jeneponto diduga sudah berlangsung lama sebelum dirinya menjabat kasubag terhitung 2021.

“Saya masuk disini (DPRD) tahun 2021, tunggakan pajak untuk Ketua (DPRD), Wakil 1, Wakil 2 itu sudah menunggak memang kurang lebih hampir Rp 5 juta,” ungkap Zulkifli kepada Kabarselatan.id

Zulkifli mengaku tunggakan tersebut tak bisa diselesaikan lantaran anggaran di dalam daftar DPA hanya Rp 3 juta.

“Bagaimana kita mau bayar tunggakan kalau tidak cukup (anggarannya),” terangnya.

Meski begitu kata dia, pihaknya sudah berupaya menuntaskan masalah tersebut melalui anggaran Pokok tahun 2023.

Namun upaya tersebut masih sia-sia karena jumlahnya masih saja tetap Rp 3 juta.

Alhasil, tunggakan ini belum mampu diselesaikan hingga kini di Kantor Samsat.

“Sampai 2023 ini belum terbayarkan,”pungkasnya .

Di lain sisi, Zulkifli juga meminta kepada seluruh sopir agar ke Kantor Samsat mengkonfirmasi berapa total tunggakan tersebut.

“Pada akhirnya bulan lalu saya dengar itu mobil Ketua DPRD, tunggakannya kurang lebih Rp 17 juta, Wakil 1 dan 2 kurang lebih 7 sampai 8 jutaan,”katanya.

Zulkifli pun kembali meminta kenaikan anggaran di perubahan 2023 untuk menuntaskan masalah ini.

“Kami sudah berupaya melunasi tunggakan ini melalui anggaran perubahan tahun 2023 dengan jumlah anggaran pengajuan Ketua DPRD Rp 20 juta, kalau Wakil 1 dan 2 itu kurang lebih Rp 15 juta untuk menutupi tunggakan,” harapnya.

Saat ini jumlah kendaraan dinas yang dimiliki DPRD Jeneponto kata Zulkifli, 3 untuk pimpinan DPRD, Sekwan 1 unit, Kabag 1 unit dan Motor Dinas 4 Unit.

“Kalau motor Dinas itu tidak ada tunggakan,” pungkasnya. 

redaksi_berjalan

Bisa tidak daerah ini dibubarkan saja? Kasihan, daerah ini tdk pernah maju2

samsulalam481

Tdk ada keinginan menyelesaikan.. kalau niat pasti clear. Pajak nunggak..aspirasi ngga kebagi..teriak..pajak ngga kebayar nyantai. Gimana yg pakai randis yach

nurhlzhsw_
bukan nya pejabat mmng bebas pajak yaak eeehh