Anggaran Pemilu 2024 di Gowa Rp30 Miliar, Maros Rp31 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Pemkab Gowa telah menganggarkan 40 persen dana Pilkada kepada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada serentak 2024.

Hal itu sejalan dengan perintah dari pemerintah pusat melalui surat edaran Mendagri terkait anggaran Pilkada serentak, 40 persen.

Demikian dikatakan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat menerima Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Jl Masjid Raya, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Jumat (15/9/2023).

Anggaran khusus ini tentunya sebagai tanda kesiapan Kabupaten Gowa dan dalam proses Pemilu mendatang.

“Sesuai surat edaran dari Mendagri bahwa 40 persen biaya Pilkada harus dianggarkan di tahun 2023. Di Gowa kami anggaran Rp30 miliar melalui APBD pokok 2023 dan 60 persennya di 2024,” katanya.

Adnan mengaku, saat pemilihan langsung 2020, Gowa mampu keluar dari zona merah menjadi zona hijau.

Sehingga di 2024, Adnan optimistis Gowa mampu menciptakan kondisi yang aman dan lancar dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada tersebut.

"Alhamdulillah di 2020 kemarin pertama kalinya Kabupaten Gowa menjadi zona hijau yaitu daerah paling aman melaksanakan Pilkada dan berhasil mencatatkan rekor dengan masuk tiga besar nasional partisipasi tertinggi di Indonesia yaitu capaian 79,77 persen dari target nasional 77 persen," jelasnya.

Bupati Gowa dua periode ini berharap, pelaksanaan Pilkada nanti akan berjalan dengan lancar dan prestasi-prestasi lainnya bisa kembali diraih oleh Kabupaten Gowa.

"Ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara sehingga Insyaallah pelaksanaan Pilkada di Gowa berjalan dengan baik, aman dan lancar," jelasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menjelaskan ada delapan program prioritas yang akan dijalankannya.

Sehingga dia meminta seluruh kabupaten dan kota ikut mensukseskan program tersebut termasuk di Gowa.

"Alhamdulillah saya diberi amanah atau mendapatkan tugas tambahan menjadi Pj Gubernur Sulsel, dan ini amanah kedua menjadi penjabat gubernur,” katanya.

“Kita dalam menjalankan pemerintahan dengan kebersamaan, yang penting tujuan pemerintahan yang diemban kita laksanakan dengan baik," jelasnya.

Adapun delapan program prioritasnya yakni sukses penyelenggaraan Pilkada, pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, pengentasan kemiskinan ekstrim.