Lanyalla Mahmud Mattalitti Bedah 5 Proposal Sistem Kenegaraan DPD RI di UMI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) AA Lanyalla Mahmud Mattalitti membedah lima proposal sistem kenegaraan DPD RI di Auditorium A Jibra Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Jumat (15/9/2023).

Acara yang dibingkai dengan forum group discussion ini dihadiri rektor dan wakil rektor, pimpinan fakultas dan unit di lingkup UMI, serta para mahasiswa.

Lanyalla dalam kesempatan itu mengajak semua komponen bangsa kembali menerapkan sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa untuk kemudian disempurnakan dan perkuat.

Karena, kata dia, Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 saat itu masih bersifat revolusioner, sehingga perlu disempurnakan.

“Sekali lagi, saya katakan perlu disempurnakan, bukan diganti menjadi sistem bernegara yang sama sekali baru dan asing,” katanya.

Lanyalla menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi dari banyak komponen masyarakat.

Baik itu kalangan purnawirawan TNI Polri, raja dan sultan serta masyarakat adat, organisasi masyarakat dan profesi, akademisi dan aktivis.

Pihaknya pun sepakat untuk menawarkan lima Proposal Penyempurnaan dan Penguatan Sistem Bernegara Rumusan Pendiri Bangsa tersebut.

Adapun lima lima proposal sistem kenergaraan DPD RI tersebut yakni sebagai berikut.

Pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan, yang tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga diisi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh, tanpa ada yang ditinggalkan.

Kedua, membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan.

Sehingga anggota DPR tidak hanya diisi dari peserta pemilu dari unsur anggota partai politik saja.

Hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan Undang- Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan partai politik saja.

Tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh perwakilan penduduk daerah yang berbasis provinsi.

Ketiga, memastikan utusan daerah dan utusan golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah, bukan ditunjuk oleh presiden, atau dipilih DPRD seperti yang terjadi di Era Orde Baru.

Dengan komposisi utusan daerah yang berbasis sejarah negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama di kepulauan Nusantara, yaitu raja dan sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara.

Dan utusan golongan yang bersumber dari organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi yang memiliki sejarah dan bobot kontribusi bagi pemajuan ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama bagi Indonesia.

Keempat, memberikan ruang pemberian pendapat kepada utusan daerah dan utusan golongan terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan Undang-Undang di DPR.

Kelima, menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tolok ukur penguatan sistem Demokrasi Pancasila.

Lanyalla menjelaskan, untuk mewujudkan hal diperlukan langkah agar semua komponen bangsa harus membangun kesadaran kolektif bangsa ini.

Selain itu, ia meminta agar mendorong MPR dan semua lembaga egara serta institusi TNI dan Polri.

Termasuk organisasi-organisasi masyarakat serta keagamaan, untuk bersama-sama membangun konsensus nasional untuk mewujudkan hal tersebut.

“Barulah kita songsong Indonesia masa depan, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor UMI Prof Basri Modding mengapresiasi atas kedatangan Lanyalla Mahmud Mattalitti di kampus UMI.

Menurut Prof Basri, lima proposal sistem kenegaraan DPD RI ini penting diketahui mahasiswa.

“Ini paling tidak ada pemahaman kepada mahasiswa baru,” tutur Prof Basri.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga setuju, terkait peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan.

Sehingga, anggota DPR tidak hanya diisi dari peserta pemilu dari unsur anggota partai politik saja.

“Kalau independepen, itu lebih obyektif. Saya setuju memang harus diusulkan anggota DPR tidak hanya dari partai, tapi harus juga ada non partai,” kata Prof Basri.