Realisasi APBD Sulsel Baru 52 Persen, DPRD: Gara-gara 'Suka' Ganti Pejabat

MAKASSAR, TRIBUN - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga akhir triwulan ketiga (September) 2023 baru 52,36 persen.

Dari Rp10.071.896.004.759 APBD Sulsel tahun ini, yang terealisasi atau serapan belanja daerah baru Rp5.273.842.897.503.

Dari 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel, realisasi anggaran 25 OPD sudah di atas 50 persen.

Sedangkan 26 OPD belum mencapai 50 persen. Dua OPD diantaranya, serapan anggarannya masih di bawah 20 persen.

Yaitu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Ady Ansar, mengatakan pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel tahun ini kurang bagus.

Baca juga: 51 OPD Pemprov Sulsel Diminta Menghadap Pj Gubernur Sulsel, Pertanyakan Serapan Anggaran Rendah

Meski begitu, lanjut legislator Nasdem ini, kondisi tersebut masih bisa dikatakan normal.

Adi menjelaskan, kondisi seperti ini juga terjadi pada APBD Sulsel tahun 2022. Dimana, hingga bulan Agustus 2022, realisasi anggaran baru 48,74 persen atau Rp4.495.172.907.852 dari total anggaran Rp9.222.097.089.044.

Menurutnya, serapan anggaran baru dapat dideteksi ketika memasuki triwulan keempat, Oktober-Desember.

"Mudah-mudahan, kita berharap di bulan Oktober atau memasuki triwulan keempat, semua kegiatan sudah berjalan dengan baik," harapnya, Minggu (10/9/23).

"Harusnya juga, pak gubernur, pada pembahasan APBD pokok tahun ini sudah mengalokasikan anggaran belanja 40 persen dari total anggaran belanja KPU untuk pilkada tahun depan," katanya.

Ketua Banggar DPRD Sulsel, Irwan Hamid, mengatakan salah satu penyebab minimnya realisasi anggaran tahun ini karena di masa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman, sering dilakukan pergantian pejabat eselon 3 dan 4.

Andi Sudirman mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Sulsel pada 5 September 2023 lalu.

Dia digantikan oleh Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulsel.

“Hal ini (gonta ganti pejabat) menjadi penyebab serapan APBD masih di angka 52,36 persen di akhir triwulan ketiga,” ujar Irwan.