Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pj Gubernur Bahtiar Tantang Kepala BPKP Awasi Anggaran Susu Stunting

Pengukuhan ini dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, Iwan T

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Ari Maryadi
Faqih Tribun-Timur.com
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar mengukuhkan Kepala Kepala Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel Mohamad Risbiyantoro 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengukuhkan Kepala Kepala Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel Mohamad Risbiyantoro Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin (11/9/2023) siang.

Pengukuhan ini dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufiq Purwanto.

Mohamad Risbiyantoro dilantik menggantikan Rizal Suhaili.

Dalam Pengukuhan ini, Pj Gubernur Bahtiar menekankan kerja ekstra dalam mengawasi anggaran.

Salah satu contohnya, dalam anggaran stunting.

"Jangan lagi kebanyakan rapat daripada susu. Bagaimana mau menyelesaikan stunting, uangnya bermiliar-miliar. Uang susu cuma 1 miliar itu aneh. Cek itu," ujar Bahtiar.

Bahtiar mempersilakan BPKP bekerja ekstra di Sulsel.

Dirinya mengaku tak masalah dengan adanya pengawasan ekstra.

"Saya senang, saya tinggal menembak gol umpan dari BPKP. BPKP silahkan keras dengan pengelolaan yang bagus. Jangan ragu-ragu pak, demi kebaikan saya tidak ada keraguan," jelas  Bahtiar.

Selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar mengaku sudah terbiasa melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder. 

Bahtiar pun meminta bimbingan BPKP dalam perencanaan keuangan sampai ke evaluasi.

"Kami harap bisa bersinergi dengan BPKP. Mohon dibimbing mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, demi kemajuan pemerintah provinsi," jelas Bahtiar.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Polhukam dan PMK, Iwan Taufiq Purwanto ingin pergantian jabatan memaksimalkan kinerja dan komunikasi.

”Harapannya bisa meningkatkan pola komunikasi dengan pemerintah provinsi dan forkopimda yang lain. Tentu Pak Risbi akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Rizal,” ujar Iwan Taufiq.

Lebih lanjut, ada lima poin pokok yang akan dilaksanakan BPKP di sisa tahun 2023 ini. 

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved