Catat! Inilah Janji Bahtiar Pj Gubernur Sulsel, Dirjen Kelahiran Bone Punya Misi Mulia

TRIBUN-TIMUR.COM - Pejabat atau Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan di Sulsel sesuai tugasnya selaku pejabat gubernur. 

Dalam sesi wawancara pertama setelah dilantik sebagai Pj Gubernur Sulsel oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (5/9/2023), Bahtiar Baharuddin menyebut segera koordinasi dengan Gubernur Sulsel sebelumnya Andi Sudirman Sulaiman.

Sebelum di Sulsel, Bahtiar Baharuddin sudah pernah menjabat Pj Gubernur di Kepri.

"Ini bukan penugasan pertama saya pernah menjabat di Kepri. Saya kira akan diperbaiki yang masih kurang dan hal hal lainnya disesuikan kondisi Sulsel," kata Bahtiar Baharuddin.

Pejabat kelahiran Kabupaten Bone, Sulsel ini, menyebut salah satu kelebihannya karena sudah memahami kondisi masyarakat Sulsel.

"Saya orang sana. Saya mengerti secara sosiokultural masyarakat Sulsel," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ini.

Saat ini, Bahtiar Baharuddin menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sejak 2020 lalu.

Ia juga menegaskan posisinya tetap sebagai dirjen namun mendapat tugas tambahan dari mendagri untuk bekerja di Sulsel.

Bahtiar menegaskan, dirinya ke Sulsel semata-mata menjalankan tugas melaksanakan roda pemerintahan. Tidak ada tendensi politik.

"Disclaimer nih. Saya ke Sulsel itu hanya menjalankan tugas sementara, tidak ada cita-cita politik kepentingan politik pribadi hanya mengantarkan pemimpin sulsel 2024," kata Bahtiar.

Putra kelahiran Bone 16 Januari 1973 itu dijadwalkan dilantik dilantik jadi Penjabat Gubernur Sulsel Selasa 5 September 2023 hari ini.

Bahtiar Baharuddin akan diambil sumpah dan janji oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili Presiden Jokowi.

Dengan pelantikan ini, maka Bahtiar Baharuddin akan pulang kampung ke Sulsel.

Bahtiar Baharuddin meninggalkan kampung halaman ketika menempuh pendidikan tinggi pada 1992 silam.

Saat itu ia menempuh pendidikan D3 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1992 hingga 1995.