Kemenhub Dapat Pagu Anggaran 2024 Senilai Rp38,47 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi gelar rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/08/2023) lalu.

Staf Ahli Menhub Bidang Logistik dan Multimoda Robby Kurniawan turut hadir dampingi Menhub.

Kali ini, rapat kerja membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN 2022, RKA K/L TA 2024 dalam nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Budi Karya Sumadi menyatakan, Kemenhub mendapat anggaran 2024 senilai Rp38,47 triliun atau naik Rp400 miliar dari pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp38,07 triliun.

Penambahan tersebut, lanjut Budi Karya Sumadi, digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara seperti kapal perintis dan tol laut serta jembatan udara.

“Layanan ini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan penting bagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur Indonesia,” jelas Budi Karya Sumadi.

Adapun, besaran pagu anggaran Kemenhub tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 31 Juli 2023.

Lebih jauh, Menhub mengatakan bahwa 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut. Yakni; diharapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan.

“Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain fokus pada pencapaian target RPJMN, Kemenhub juga melaksanakan program sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dari tema tersebut, artinya adalah apa yang kami bangun ini tidak semata membangun konektivitas tetapi juga membangun ekonomi, budaya, peradaban, dan memperhatikan isu-isu lingkungan,” ujar Menhub.

Dari total pagu anggaran Kemenhub 2024, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja eselon I di lingkungan Kemenhub, yakni Sekretariat Jenderal Rp645,57 miliar.

Lalu Inspektorat Jenderal Rp111,10 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp6,64 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp9,49 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp7,67 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp9,68 triliun.

Kemudian, Badan Kebijakan Transportasi Rp192,94 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp3,69 triliun dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp329,87 miliar.