Usai Penetapan DCS, Bawaslu se-Sulsel Belum Terima Aduan Sengketa, Ada Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan memastikan belum terima aduan sengketa dari partai politik peserta Pemilu 2024.

Utamanya setelah penetapan Daftar Calon Sementara atau DCS Caleg DPRD Sulsel yang bakal bertarung di Pemilu Legislatif 2024 mendatang.

Kendati demikian, Bawaslu Sulsel tetap siap menunggu adanya laporan dari parpol.

Salah satunya upaya yang dilakukan adalah membuka pos layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu.

Adanya pos layanan konsultasi ini untuk mengantisipasi potensi sengketa terhadap partai politik.

Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Sulsel, Andarias Duma menerangkan, pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengatisipasi potensi sengketa.

"Kami pastikan seluruh jajaran sudah siap hingga di level bawah. Kami akan fokus beberapa hari ini," ungkap Andarias Duma, Rabu (22/8/2023).

Selain itu, Andarias mengimbau kepada 24 Bawaslu Kabupaten/Kota untuk terus berkoordinasi dengan bawaslu provinsi perihal perkembangan pengajuan sengketa yang diterima. 

Meski parpol di tingkatkan provinsi belum melakukan gugatan, tetapi sudah ada partai politik melakukan konsultasi ke bawaslu kabupaten.

"Ada satu yang melakukan konsultasi ke Bawaslu Bulukumba, yakni Partai Golkar," katanya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel mencoret 249 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang terdaftar di 18 partai politik.

Hal itu diketahui setelah KPU Sulsel menetapkan nama-nama yang masuk daftar calon sementara (DCS) pada Jumat (18/8/2023) lalu.

Sementara itu tercatat sebanyak 1145 bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan berhak melaju ke tahapan Pemilu 2024.

Sementara itu tercatat sebanyak 1145 bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan berhak melaju ke tahapan Pemilu 2024.

Kepala Bagian (Kabag) Penyelenggaraan KPU Sulsel Muh Asri, 249 bacaleg ini dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan dianggap gagal masuk DCS.