Rizieq Shihab Dilarang Umrah
Reaksi Anies Baswedan Soal Dukungan Rizieq Shihab di Pilpres 2024, Kini Eks FPI Dilarang Umrah
Rizieq Shihab dilarang menjalankan ibadah umrah meskipun telah memiliki status bebas bersyarat.
TRIBUN-TIMUR.COM - Rizieq Shihab eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) mendapat masalah saat berencana berangkat ke Mekkah untuk umrah.
Rizieq Shihab dilarang menjalankan ibadah umrah meskipun telah memiliki status bebas bersyarat.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjelaskan alasan mengapa tak berikan izin ke Riziq.
Saat Rizieq dilarang umrah, muncul isu dukungan eks FPI tersebut akan jatuh ke Anies Baswedan calon presiden usungan Nasdem.
Baca juga: Rizieq Shihab Dilarang Umrah Saat Bebas Bersyarat, Ditjenpas Kemenkumham Ungkap Alasan
Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti, mengungkapkan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Habib Rizieq sebelum diberikan izin untuk berangkat umrah.
Calon Presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan, disebut memiliki hubungan erat dengan organisasi terlarang FPI dan tokoh kunci Habib Rizieq Shihab.
Kedekatan Anies dan Rizieq Shihab terungkap setelah memang di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu.
Kini, Rizieq Shihab disebut-sebut akan kembali mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Anies memberikan tanggapan soal kabar dukungan eks pimpinan FPI tersebut.
Anies dengan tegas menyatakan bahwa ia memiliki kedekatan dengan semua organisasi berbasis agama di Jakarta, tidak terkecuali agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha.
"Saya memiliki kedekatan dengan seluruh organisasi yang beroperasi di Jakarta, dari berbagai latar belakang agama.
Saya merangkul semua," ungkap Anies saat menghadiri acara Desak Anies di Pos Bloc, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (15/8/2023).
Menurut Anies, saat mencalonkan diri pada Pemilihan Gubernur DKI 2017, dirinya juga secara aktif menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh agama di DKI Jakarta.
Ia mengungkapkan bahwa kunjungannya ke FPI mendapat sorotan yang lebih besar dibandingkan dengan kunjungannya ke komunitas agama lainnya.
"Ketika saya berada di masa kampanye 2016-2017, saya menyambangi tokoh-tokoh agama dari berbagai komunitas.
Namun, kunjungan saya ke FPI mendapatkan perhatian yang lebih besar dari media.
Sementara kunjungan saya ke komunitas Nasrani, Hindu, dan Buddha tidak mendapatkan eksposur yang sama besarnya," jelas Anies.
Lebih lanjut, Anies menjelaskan, ketika ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia mengedepankan dukungan terhadap organisasi-organisasi yang memiliki legalitas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ia menganggap hal ini sebagai tanggung jawab seorang gubernur untuk memastikan kesetaraan bagi seluruh warganya.
"Ini bukan tentang pribadi saya, melainkan tentang tugas seorang gubernur.
Tugas seorang gubernur adalah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, memfasilitasi kepentingan semua pihak, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam pembuatan kebijakan.
Semua kelompok, terlepas dari agama atau etnisnya, diperlakukan dengan adil," tegas Anies. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.