Hubungan PDIP dan Jokowi Memanas saat Isu Dukungan ke Prabowo Muncul, Kebijakan Presiden Disoroti

TRIBUN-TIMUR.COM - Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai memanas.

PDIP mulai serang Jokowi setelah muncul kabar, menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai Presiden.

Kini hubungan PDIP dan Jokowi dilaporkan mulai mengalami ketegangan, dengan pertanda-pertanda keretakan semakin terlihat jelas.

PDIP tampaknya semakin berani mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi.

Partai tersebut mengeluarkan kritik terhadap proyek lumbung pangan atau food estate yang diusung oleh Presiden Joko Widodo sejak awal periode keduanya.

Melalui pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, partai ini dengan tegas menyebut proyek lumbung pangan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah sebagai tindakan yang merugikan lingkungan.

Hasto mengemukakan pandangannya ini dalam konteks tanggapannya terhadap dugaan aliran dana sekitar Rp 1 triliun yang diduga berasal dari kegiatan merugikan lingkungan dan masuk ke partai politik guna mendanai Pemilu 2024.

"Dalam hal upaya Presiden Jokowi terkait pembangunan food estate, kami memiliki pandangan yang kuat," ungkap Hasto, setelah menerima penghargaan rekor MURI atas program pengobatan gratis yang telah berlangsung selama 218 hari, di Ciawi, Bogor, pada hari Selasa (15/8/2023).

Hasto menegaskan, politik seharusnya bertujuan untuk melindungi kehidupan dan menjaga keberlanjutan bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik.

Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," lanjutnya.

Seperti dilansir Kompas.com. Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Lalu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Jelang Pilpres 2024, Nasdem diketahui membentuk poros oposisi mengusung pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, Prabowo juga membentuk koalisi gemuk tandingan di luar PDIP, bersama PKB, Golkar, dan PAN, untuk pencapresan dirinya sebagai suksesor Jokowi.

Saat ini PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo hanya bekerja sama dengan PPP, dan dua partai non-parlemen Perindo dan Hanura.

Pada Pemilu 2019 lalu PDIP memperoleh 22,26 persen suara sementara PPP hanya mendapat 3,30 persen suara

Banyak yang menilai Presiden memiliki kecenderungan memberi dukungan kepada Prabowo.

Food estate dinilai sebagai proyek gagal. DPR bahkan pernah menyebutnya kacau balau.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.

Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, mengatakan, program yang dijalankan lintas kementerian tersebut membuat masyarakat setempat harus meninggalkan kebiasaan perladangan tradisional.

Namun, dalam perkembangannya, program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan.

”Food estate yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis pangan, dilakukan dengan menghilangkan pangan lokal.

Pangan-pangan lokal yang dihilangkan justru membuat masyarakat setempat mengalami krisis pangan,” kata Arie dalam diskusi publik ”Tiga Tahun Proyek Food Estate” di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Arie mencontohkan, di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, misalnya, sekitar 600 hektare dijadikan daerah lokasi penanaman lumbung pangan nasional dengan komoditas singkong.

Namun, lahan singkong tersebut tak kunjung panen dan justru mangkrak. Alhasil, masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program food estate tersebut.

Di sisi lain, lahan mereka untuk mendapatkan sumber pangan lokal telah berubah menjadi lahan tandus.

Padahal, sebelum berubah menjadi lahan untuk food estate, lahan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat.

Arie menyayangkan, program food estate yang dijalankan terlalu berorientasi pada penyeragaman jenis pangan.

Pola perladangan tradisional dihilangkan dan diganti dengan jenis pangan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat.

Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal.

Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah,” ujar Arie.

Rp 1 Triliun Mengalir ke Parpol

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun yang mengalir ke partai politik untuk Pemilu 2024.

Temuan itu telah disampaikan PPATK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Lalu salah satu hasil temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu, ada uang Rp 1 triliun, uang kejahatan lingkungan, yang masuk ke parpol, itu kurang lebih ya,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam acara forum diskusi sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/8/2023).

Ivan menambahkan, saat ini PPATK sedang fokus mendalami green financial crime, terkait dugaan pencucian uang. Salah satunya, sebut dia, mengenai persoalan kejahatan lingkungan.

“Nah, kami menemukan kok sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar. Ya paling tidak kalau dia (peserta kontestasi politik) tidak terpapar, dia berpotensi untuk terpapar atau ada indikasi terpapar,” ujar Ivan.

Lebih dari Rp 1 Triliun

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai, dugaan aliran dana Rp 1 triliun dari hasil kejahatan lingkungan ke partai politik masih kecil.

Novel menduga, aliran dana dari kejahatan lingkungan ke partai politik bisa jauh lebih besar.

Dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke parpol sebelumnya diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 19 Januari 2023.

“Kurang besar itu,” ujar Novel saat dihadirkan dalam program GASPOL! di YouTube Kompas.com, Sabtu (5/8/2023).

Novel mengatakan, aliran dana Rp 1 triliun yang diungkap PPATK itu disalurkan melalui transaksi perbankan.

Namun, sampai saat ini belum diungkap aliran dana hasil kejahatan lingkungan yang dilakukan melalui transaksi tunai.

“Melalui tunai kan tidak diketahui,” kata Novel.

Menurut Novel, praktik rasuah di sektor sumber daya alam (SDA) merupakan korupsi yang paling besar.

Ia bahkan yakin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dilemahkan setelah lembaga itu mencetuskan Gerakan Nasional Pencegahan Sumber Daya Alam (GNP SDA).

Meskipun program itu merupakan pencegahan korupsi, bukan penindakan pelaku korupsi, KPK berhasil mencegah potensi korupsi yang sangat besar.

“Tapi kan berhasil mencegah besar sekali,” tutur Novel.

Menurutnya, setelah 2015 pola korupsi berubah. Pelaku tidak lagi bermain di sektor perizinan dan SDA.

Para pelaku korupsi,  mulai beralih dan bermain di jual beli jabatan.

KPK, kata Novel, bahkan diserang habis-habisan setelah masuk ke dalam persoalan SDA dan menutup celah korupsi dengan upaya pencegahan.

“SDA yang itu diyakini dalam beberapa penelitian itu masuk di pembiayaan politik hitam, itu kemudian KPK-nya justru diserang habis-habisan,” kata Novel.