Siapa Sebenarnya Suwardi? Camat Marusu Diangkat Jadi Kadis Sosial Maros, Eks Satpol PP

Selain itu, Suwardi juga menjelaskan, dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalur Kereta Api, pihaknya tidak menemukan adanya oknum yang mencari keuntungan dari perbedaan harga.

Namun demikian, dia menambahkan, selama proses pembebasan tahap pertama, terdapat banyak kekacauan yang muncul akibat penilaian harga oleh Tim Penilaian yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Kereta Api (BPKA).

Hal ini terjadi karena harga yang ditetapkan secara diam-diam oleh tim tersebut merugikan warga.

Suwardi juga berharap, pembebasan tahap kedua nanti, penetapan harga lahan yang akan dibebaskan harus benar-benar dilakukan dengan cara yang transparan.

Menurutnya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) seharusnya bukan satu-satunya acuan dalam menentukan harga lahan masyarakat.

Salah satu warga Desa Tellupoccoe yang terdampak, yaitu Hajja Johar, menjadi korban dari permasalahan ini.

Hal ini terjadi karena sebagian lahan miliknya telah ditetapkan sebagai fasilitas umum, padahal lahan tersebut jelas dimiliki oleh Johar dan belum dicatat sebagai aset pemerintah.

"Menurut penilaian, lahan yang dimiliki oleh Hajja Johar dianggap sebagai fasilitas umum dan digunakan untuk pembangunan jalur kereta api tanpa pembebasan," ungkap Suwardi.

Permasalahan yang dihadapi oleh Hajja Johar jelas merupakan salah tafsir.

Sebelumnya, Johar telah merintis proyek pembangunan di atas lahan miliknya sendiri.

Ketika mengurus persyaratan dan izin, sebagian lahan yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan oleh Johar ditetapkan sebagai fasilitas umum (Fasum). (*/tribun-timur.com/ansar lempe)