Dewan Pendidikan Soroti Fasilitas Pendidikan di Makassar Tidak Memadai untuk Aktivitas Belajar

"Sebenarnya itu sudah kira anggarkan tahun lalu, tapi gagal tender, pagar dan perbaikan ruang kelas," jelas Muhyiddin kepada Tribun-Timur.com via telepon, Kamis (10/8/2023).

Tahun ini, Disdik hanya sempat mengusulkan perbaikan atau renovasi ruang kelas, untuk pembangunan tembok tidak dimasukkan dalam APBD Pokok 2023.

Untuk tahun ini pagarnya kita tidak sempat menginput kemarin karena gagal tender. Yang bisa masuk kemarin (APBD 2023) adalah perbaikan ruang kelasnya," ulasnya. 

Ia berharap, perbaikan ruang kelas tahun ini tidak gagal tender lagi, pihaknya masih sementara menunggu proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa untuk penentuan pemenangnya.

"Kalau perbaikan sementara berproses tapi kita tunggu saja ULP. Belum ada pemenangnya. Itu yang kita khawatirkan lagi (gagal tender). Kalau perbaikan di waktu yang sudah sangat terbatas ini bisaji karena (hanya) perbaikan ruang kelas," katanya.

Ia mengaku, kondisi ruang kelas di sekolah tersebut memang sudah memprihatikan.

Banyak komponen yang rusak, plafon juga sudah rubuh.

Ia berharap, segala kerusakan yang ada di SDN Inpres Banta-bantaeng biasa dituntaskan tahun 2024 nanti, termasuk temboknya.

Ihwal tembok sekolah yang sudah hampir rubuh, Muhyiddin memperkirakan itu terjadi belum cukup lama, salah satu penyebabnya karena banjir yang merendam sekolah.

"Kayaknya barupi itu (penopang bambu) karena kan pernah pengaruh banjir besar, terendam air. Tapi memang sudah masuk, sudah ada tanda-tanda. Makanya tahun 2022 kemarin, memang kita sudah masukkan (perencanaan)," ujarnya.

"Nanti kita pantau kembali, kalau kita melakukan 2023 yang kita khawatirkan itu waktu, perubahan karena ini fisik. Apakah dia mampu melaksanakan ini kan masalah juga. Nanti saya akan kaji 2023 di perubahan, kita coba ajukan ke e-katalog konstruksi," pungkasnya. 

Diketahui, jumlah guru, tenaga pendidikan hingga administrasi di SD Inpres I Banta-bantaeng sebanyak 23 orang.

Lima diantaranya ASN, 5 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), selebihnya tenaga laskar pelangi dan honorer guru. (*)