Sosok Dua Anggota DPRD Sinjai Ditangkap di Makassar Gegara Sabu, Fraksi PAN dan Golkar

 Kunjungan lokasi ini dilakukan dalam fungsi pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Sinjai.

Dari hasil kunjungan tersebut, Muhammad Wahyu mendapatkan pengerjaan pembangunan tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) karena di lokasi, para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) keselamatan.

Menurutnya, SMKK ini wajib dilaksanakan dalam pengerjaan pembangunan Konstruksi karena ini bagian dari sistem pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan pada setiap pekerjaan Konstruksi.

“Kami sangat sayangkan pekerjaan konstruksi ini para pekerjanya tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan padahal ini sangat penting dan wajib diterapkan dalam pembangunan,” ucapnya.

Selain itu, dilokasi pembangunan tidak ditemukan konsultan pengawas yang ada hanya Kepala Tukang.

Muhammad Wahyu, meminta kepada Bupati Sinjai dan Kepala Dinas PUPR agar turun langsung ke lokasi pengerjaan.

Bupati diminta mengevaluasi pekerjaan yang dianggap tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan.

Karena hal ini membahayakan keselamatan para pekerja.

Lokasi Ke dua yang dikunjungi Anggota DPRD Sinjai Muhammad Wahyu di Alun-Alun Sinjai

“Jadi kenapa saya turun ke lokasi melihat langsung pengerjaan agar bukan hanya saya, masyarakat juga bisa ikut mengawal dan mengawasi jalannya pembangunan yang ada di Kabupaten Sinjai," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Wahyu berharap agar semua pekerjaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemkab Sinjai dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena ini menggunakan APBD Kabupaten Sinjai.

“Saya berharap semua pekerjaan pembangunan fisik dapat diawasi dengan baik sehingga sesuai rencana pengerjaan awal," kata dia.

Sekedar diketahui, MPP yang sudah tahap pembangunan tersebut bakal disiapkan puluhan gerai pelayanan dengan melibatkan seluruh instansi yang berkaitan dengan pelayanan berusaha maupun non-berusaha.

Seperti misalnya pelayanan dokumen kependudukan, Samsat, Bapenda (Pembayaran PBB-P2), Bank Sulselbar, BNI, Mandiri, BRI, DPMPTSP, PUPR, Dinsos, DLHK, Dinkes, Disperindag, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu juga bakal tersedia layanan perpajakan, Imigrasi, BPOM, Kemenag, PBJ, BKAD, Koperasi, PT Taspen, Badan Pertanahan, Kelautan dan Perikanan, Polres, DPKH, hingga PDAM Sinjai.

Selain di lokasi MPP, Muhammad Wahyu juga mengunjungi lokasi alun-alun Sinjai yang pengerjaanya sudah menerapkan SMKK dan pengerjaannya sudah mencapai 20 persen. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak partai maupun terduga pelaku. (*)