Jembatan Barombong yang Jadi Biang Macet Tiap Hari, PU Makassar Tunggu Pemprov Sulsel dan BBPJN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) baru saja melangsungkan rapat pembahasan akses jalan dan Jembatan Barombong, Kecamatan Tamalate.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) mendapat undangan rapat dari PUPR Sulsel, Selasa (1/8/2023).

Hal itu disampaikan kepala Dinas PU Makassar, Zuhaelsi Zubir.

Ia mengirim kepala Bidang Jalan dan Jembatan untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Kata Zuhaelsi, Pemkot menunggu keputusan dari Pemprov Sulsel dan Balai Pengelolan Jalan dan Jembatan Nasional (BBPJN) untuk rencana perbaikan jalan tersebut.

"Nanti kita lihat apakah akan diambil oleh kementerian atau provinsi," ucap Zuhaelsi Zubir, Selasa (1/8/2023).

Untuk konsep jembatan Barombong, menurut Helsi- sapaan Zuhaelsi Zubir, akan lebih bagus jika dilakukan pelebaran atau perluasan esksistingnya.

Bisa juga dengan konsep jembatan bertingkat.

Sebab jika dibangun jembatan yang sama atau kembar akan membutuhkan pembebasan lahan, prosesnya cukup panjang.

"Kalau tambah jembatan kembar berarti butuh pembebasan lagi, jadi mungkin konstruksinya kita lihat pembinaannya dari pusat apakah dikasi tingkat atau hanya pelebaran eksisting jembatan, tergantung nanti anggaran pusat," ujar Zuhaelsi Zubir.

Zuhaelsi Zubir berharap, pemerintah pusat bisa mewujudkan harapan masyarakat Makassar agar akses di Barombong tidak lagi padat.

Pemkot Makassar sudah melakukan tender untuk desain perencanaan jembatan Barombong lewat APBD 2023.

Anggaran perencanannya sebesar Rp4 miliar, hanya saja mengalami gagal tender.

"Perencanaan sebelumnya gagal, dan ini baru sementara diproses tender (lagi) anggaran perencanaan Rp4 miliar APBD cuman gagal tender, tapi sementara proses semoga tidak gagal lagi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) mengidentifikasi masalah jalan yang ada di wilayah Barombong, Kecamatan Tamalate.

Hal itu sehubungan dengan adanya rencana Pemerintah Kota Makassar untuk mengusulkan rehabilitasi jembatan Barombong.

Menteri Basuki menyambut positif rencana tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, PUPR memang harus terus membangun, utamanya dalam hal konektivitas.

"Saya dengan Dirjen Binamarga, sekarang memang harus membangun terus utamanya untuk konektivitas," ucap Menteri Basuki saat di Hotel Rinra Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga, Kamis (27/7/2023).

Untuk jalan Barombong sendiri, sudah dilakukan identifikasi dan memang butuh perbaikan untuk jembatannya.

"Pertama, Jalan Barombong sedang diidentifikasi yang aslinya eksisting itu  tentang kerusakannya," tuturnya.

"Kedua, sedang diidentifikasi untuk duplikasi jembatannya," sambungnya. (*)