Selain PKS, Nasdem Ikut Usulkan Prof Aswanto Jadi Pj Gubernur Sulsel Pengganti Andi Sudirman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem turut mendorong nama Prof Aswanto jadi Pj Gubernur Sulsel pengganti Andi Sudirman Sulaiman.

Andi Sudirman Sulaiman dalam waktu dekat akan menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Sulsel.

Pemerintahan Prof Andalan genap lima tahun pada 5 September 2023 mendatang.

Sejumlah nama mulai dibahas dan dibicarakan masing-masing fraksi di DPRD Sulsel sebagai figur calon Penjabat Gubernur Sulsel.

Salah satu nama yang cukup mencuat dalam pembahasan masing-masing fraksi adalah nama Prof. Aswanto.

Saat ini Prof Aswanto menjabat Staf ahli Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya memasukkan dan mengusulkan Prof. Aswanto sebagai salah satu figur yang tepat menjadi penjabat Gubernur Sulsel mendatang.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel Fraksi PKS Muzayyin Arif, Selasa (1/8/2023).

"Beberapa nama yang mencuat dan memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, kami pertimbangkan, seperti Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM," kata Muzayyin Arif saat dihubungi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulsel Ady Ansar setelah dilakukan konsultasi dengan Kemendagri.

“Ada beberapa 3 nama namun yang kami anggap pas adalah Prof. Aswanto," kata Ady Ansar saat dihubungi.

Menanggapi hal itu, pakar komunikasi dan akademisi dari Unhas Dr. Hasrullah menilai sosok Prof Aswanto memang punya kualitas yang tak diragukan lagi.

Selain telah melintang diberbagai lembaga tinggi negara seperti menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat, Prof Aswanto merupakan aset bangsa yang sangat berharga.

Dalam karakter, integritas dan kapabilitas Prof Aswanto tidak lagi diragukan.

“Idealisme yang dimilikinya sangat kuat dan tak tergoyahkan. Di samping itu, dari sisi keilmuan, Prof Aswanto sangat paham seluk-beluk hukum dan kebijakan sehingga dengan gampang menyesuaikan diri dengan kondisi pemerintahan yang ada," ujar Hasrullah. 

Profil Prof Aswanto

Prof Aswanto saat ini menjabat Staf ahli Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebelumnya, Prof Aswanto yang juga Guru Besar Hukum Unhas pernah mengemban tugas sebagai Hakim MK.

Prof Aswanto merupakan hakim MK sejak 21 Maret 2014 hingga 21 Maret 2019.

Saat masa periode kedua, Prof Aswanto mengadili dan menyetujui UU MK yang memperpanjang masa jabatannya sehingga menjadi pensiun pada 21 Maret 2029. 

Untuk jabatan struktural, Prof Aswanto mengemban amanah Wakil Ketua MK sejak 2 April 2018.

Aswanto bukan orang baru di MK.

Dia menjabat sebagai satu dari sembilan hakim konstitusi sejak 2014.

Tahun 2019, dia kembali terpilih sebagai hakim MK yang diusulkan oleh DPR.

Merujuk pada aturan masa jabatan hakim konstitusi yang baru, sedianya Aswanto menjabat hingga Maret 2029.

Dalam jabatan struktural, Aswanto juga pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua MK sejak April 2018 hingga September 2021.

Sebelum menjadi hakim konstitusi, pria kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juli 1964 ini lama berkecimpung di bidang pendidikan.

Dilansir dari laman resmi MK RI, Aswanto menuntaskan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 1986.

Dia lantas melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1992.

Gelar S3 Aswanto raih dari Universitas Airlangga pada 1999.

Selain itu, tahun 2022, Aswanto juga mengantongi gelar diploma Kedokteran Forensik dan Hak Asasi Manusia dari Institute of Groningen State University, Belanda.

Kiprah Aswanto di dunia pendidikan diawali dengan menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Kariernya moncer hingga berhasil menjadi Dekan Fakultas Hukum di universitas tersebut selama 2010-2014.

Selain di Universitas Hasanuddin, Aswanto juga pernah mengajar di program S2 Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar.

Tahun 2014 menjadi masa awal Aswanto menjabat sebagai hakim konstitusi.

Lima tahun setelahnya, dia kembali terpilih sebagai hakim MK usulan DPR bersamaan dengan terpilihnya Wahiduddin Adams.

Aswanto dan Wahiduddin dipilih dari sebelas calon hakim yang mengikuti proses seleksi secara terbuka.(*)