Jusuf Kalla: Mau Jadi Ketum Golkar? Siapkan Setengah Triliun

JAKARTA, TRIBUN - Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyebut butuh modal ratusan miliar untuk bisa menduduki posisi ketua umum sebuah partai di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla saat memberi pemaparan dalam seminar bertajuk 'Anak Muda untuk Politik' di Gedung DPR RI, Senin (31/7/23).

JK mulanya menceritakan proses dirinya terjun ke dunia politik.

Saat terjun di politik, Jusuf Kalla meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Saya tinggalkan pengusaha, apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya," kata Jusuf Kalla

Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik.

JK juga menyinggung jabatan Ketum Golkar yang pernah diembannya pada periode 2004-2009. Kala itu, ia menjadi Ketum usai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JK menyebut posisi Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara.

Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil.

Kondisi itu, kata dia, sangat berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi.

"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang, anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," katanya.

Hal itu, kata JK, tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia. Kecuali partai yang pendirinya masih ada.

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar. Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang, wah. Jadi itulah," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu.

Baca juga: 38 Ketua DPD Golkar Tak Mau Airlangga Diganti, Serukan Tolak Munaslub Beringin, Ada Taufan Pawe

Isu Munaslub

Partai Golkar belakangan ini dilanda isu munaslub yang digulirkan beberapa senior partai tersebut.