38 Ketua DPD Golkar Tak Mau Airlangga Diganti, Serukan Tolak Munaslub Beringin, Ada Taufan Pawe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Partai Golongan Karya (Golkar) se-Indonesia kompak menolak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Pertemuan yang menghadirkan sebanyak 38 Ketua DPD Golkar itu menyepakati menolak tegas
Ketua Umum Airlangga Hartarto diganti.

Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng menyebut, seluruh ketua DPD provinsi sengaja meminta Airlangga Hartarto untuk hadir di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (30/7/2023) kemarin.

"Pertemuan itu di inisiasi oleh seluruh Ketua DPD Golkar Provinsi termasuk pak Taufan Pawe juga hadir di Bali kemarin. Hasil pertemuan, seluruh ketua menolak tegas adanya Munaslub Golkar," kata Marzuki Wadeng, Senin (31/7/2023).

Seluruh Ketua DPD Golkar Provinsi se-Indonesia menyepakati dan memberikan mandat kepada Airlangga Hartarto dalam penentuan koalisi Capres dan Cawapres 2024.

"Pertimbangannya, karena hasil Musyawarah Nasional Golkar (Munas), Rapimnas, dan Rakernas kemarin, itu sudah memberikan mandat penuh kepada Airlangga Hartarto untuk menentukan pilihan Capres maupun Cawapres 2024," tegas Marzuki Wadeng.

Baca juga: Politik Kebohongan dan Kebenaran

Baca juga: Bersaing Menang Pemilu, Golkar Konsolidasi di Barru, Gerindra Rampungkan Pemenangan di Selatan

Olehnya, seluruh Ketua Golkar Provinsi se-Indonesia masih mempercayakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk menentukan arah politik partai beringin di Pilpres 2024 mendatang.

Selain itu, dari hasil pertemuan itu, Airlangga Hartarto meminta seluruh kader untuk tetap fokus memenangkan Pemilu 2024.

"Dalam waktu dekat mungkin kita akan melakukan pertemuan dengan 24 DPD Golkar se-Sulsel terkait hasil-hasil pertemuan di Bali," tandasnya.

Pengamat Sebut Kader Beringin Tak Solid, Wacana Munaslub Golkar Berpotensi Terjadi

Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Adi Suryadi Culla menyebut, elektabilitas Partai Golkar perlahan-lahan terus tergerus.

Apalagi, partai berlambang pohon beringin itu tengah diterpa isu musyawarah nasional luar biasa alias Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Belum lagi, Airlangga Hartarto sudah dipanggil Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) periode 2021-2022 beserta turunannya.

Di samping itu, Golkar hingga kini ini belum menentukan arah koalisi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Golkar ini masih abu-abu dalam menentukan koalisi dan figur calon presiden. Sementara di internal itu ada ketidak puasan terhadap pucuk pimpinannya yang belum mendapatkan legitimasi penuh dalam pencapresan," kata Adi Suryadi Culla.