Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

38 Ketua DPD Golkar Tak Mau Airlangga Diganti, Serukan Tolak Munaslub Beringin, Ada Taufan Pawe

Seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Partai Golongan Karya (Golkar) se-Indonesia kompak menolak Munaslub.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Sukmawati Ibrahim
DOK GOLKAR
38 Ketua DPD Provinsi kompak menolak adanya Munaslub Golkar. Pertemuan ini juga dihadiri Ketua DPD Golkar Sulsel Taufan Pawe di Bali, Minggu (30/7/2023) malam. 

Menurutnya, jika kisruh ini dibiarkan berlarut-larut hingga seluruh kader tidak solid, maka tingkat elektabilitas Golkar semakin merosot.

"Kalau sampai mendekati Pemilu 2024, tetapi sikap Golkar belum ada kejelasan. Maka Golkar akan mengalami problem yang berkaitan dengan loyalitas pemilih yang mungkin basisnya terpecah akibat kader partai yang tidak solid," katanya.

Adi Suryadi menilai, saat ini krisis legitimasi kepemimpinan partai politik menjadi persoalan serius yang dialami internal Golkar.

Kini, posisi Airlangga Hartarto di pucuk pimpinan Golkar pelan-pelan mulai digergaji.

Setidaknya, ada dua tokoh Golkar mencuat namanya, Luhut Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia.

Keduanya saling memberi sinyal siap menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Bahlil dan Luhut merasa punya tanggung jawab dengan survei Partai Golkar yang terus merosot.

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai merosotnya elektabilitas Partai Golkar disebabkan sikap arah Airlangga Hartarto.

Airlangga dinilai lambat menyesuaikan dengan pergeseran pemilih muda menjelang Pemilu 2024.

"Secara institusional Partai Golkar telat merespons pergeseran pemilih yang kini didominasi oleh pemilih milenial dan Gen Z," kata Agung, Selasa (25/7/2023) kemarin.

Golkar dinilai belum menyentuh atau menawarkan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dialami oleh kalangan pemilih muda.

Di sisi lain, sikap Golkar dengan mempertahankan gaya berpolitik dan citra partai yang terkesan "dewasa" dan kurang bisa diterima pada pemilih muda.

Sehingga, penurunan elektabilitas itu juga berdampak terhadap hujan kritik atas kepemimpinan di Partai Golkar.

"Mulai soal gaya berkampanye, pengelolaan citra partai di mata pemilih, dan program-program keberpihakan yang relevan dengan milenial dan Gen Z soal lapangan pekerjaan, perumahan, harga-harga sembako, maupun isu-isu kesejahteraan lainnya," ujar Agung. (*)

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved