Polisi Usul Pajak Progresif Dihapus, Apa Itu Pajak Progresif? Di Sulsel Malah Sudah Diterapkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Wacana tentang penghapusan pajak progresif kembali diusulkan Polri.

Usulan ini mengemuka dalam rapat bersama Polri dan Komisi III DPR RI yang disiarkan secara virtual pada Rabu (5/7/2023).

Dalam rapat itu, Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi menuturkan pengenaan pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu tidak memiliki dampak terhadap pemasukan negara.

Sehingga ia pun menilai pajak progresif sebaiknya dihapus saja. Lantas apa itu pajak progresif?

Sebelum mengetahui apa itu pajak progresif, perlu diketahui bahwa di Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah tak menerapkan tarif pajak progresif.

Ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 381/Il/Tahun 2023, tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kebijakan ini mulai berlaku per 1 Februari hingga 29 Desember 2023.

Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian gubernur Sulsel pasca Covid-19.

Selain meringankan masyarakat, juga menjadi langkah strategis dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pembebasan pajak progresif ini dengan catatan pemilik merupakan orang yang sama, sesuai dengan nama dan alamat pemilik.

Pembebasan pajak progresif dinilai sebagai solusi bagi masyarakat yang merasa takut dengan tunggakan pajak kendaraannya.

Sebab kendaraan yang menunggak di atas lima tahun juga tetap mendapat pembebasan.

Apa Itu Pajak Progresif?

Indonesia memberlakukan beberapa jenis pajak bagi para warga negaranya, salah satunya adalah pajak progresif.

Pajak progesif merupakan tarif pungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan berdasarkan pula harga atau nilai objek pajak tersebut.

Baca juga: Daftar Provinsi Penghapusan Biaya BBNKB dan Pajak Progresif Kendaraan, Sulsel Dapat Dua-duanya

Baca juga: Tak Bayar Pajak, Bapenda Segera Turunkan Papan Iklan Reklame Liar di Makassar

Dalam pengertian tersebut, tarif pajak pada jenis pajak progresif akan semakin besar jika jumlah objek pajak semakin banyak atau saat nilai objek pajak mengalami kenaikan.

Salah satu jenis pajak yang memberlakukan pajak progresif adalah pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pajak progresif ini akan diterapkan pada kendaraan bermotor yang memiliki kesamaan nama pemilik dengan alamat tempat tinggal pemilik.

Dengan demikian, besaran biaya pajak kendaraan akan mengalami peningkatkan seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan.

Kendaraan pertama, kedua, dan seterusnya akan dikenakan tarif yang berbeda-beda.

Untuk tahun 2023, besaran pajak progresif untuk kendaraan pertama, paling rendah 1 persen dan paling tinggi 2 persen.

Sementara tarif kendaraan kedua dan seterusnya, paling rendah 2 persen dan paling tinggi 10 persen.

Untuk Sulawesi Selatan (Sulsel), besaran tarif pajak progresif untuk PKB kedua sebesar 2 persen.

Baca juga: Pemkot Makassar Target Cetak PAD Rp2 Triliun, Bapenda Harap Warga Taat Pajak

Baca juga: Jangan Coba-coba Lalai Bayar Pajak Jika Tak Ingin Izin Usaha Dicabut

Kemudian 2,25 persen untuk kendaraan ketiga, 2,5 persen untuk kendaraan keempat, kemudian 2,75 persen untuk kendaraan kelima.

Sulit Maksimalkan Tilang Elektronik

Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi menyebut pengenaan pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu tidak memiliki dampak terhadap pemasukan negara.

Tak hanya itu, penambahan beban pajak ini juga membuat banyak masyarakat tidak jujur terhadap identitas kepemilikan kendaraannya.

Akhirnya polisi sulit untuk melakukan identifikasi apabila terjadi suatu hal.

Dikatakan, dalam data registrasi kendaraan bermotor, hampir 30 persen bukan atas nama pemilik aslinya.

Sehingga sering kali ditemui surat tilang salah alamat ketika diterapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Sehingga, kata Firman, penghapusan pajak progresif dapat membuat pemilik lebih terdata yang akan berdampak pada maksimalnya penegakan hukum menggunakan ETLE.

"Kami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan ke gubernur untuk meminta nol-kan biaya balik nama dan pajak progresif," katanya.

(Tribun-Timur.com/Hasriyani Latif)