Tolak Proyek Gedung DPRD Palopo Seharga Rp11 Miliir, 14 Legislator Dapat Sindiran Wali Kota

TRIBUNPALOPO.COM, BARA - Rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-21 Kota Palopo digelar di gedung baru DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (2/7/2023).

Paripurna mengangkat tema "Maju, Inovatif dan Berkelanjutan" dilaksanakan setelah peresmian kantor baru DPRD Palopo.

Wali kota Palopo, Judas Amir menyinggung halus 14 anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat itu.

Judas Amir menyampaikan bahwa Sekretariat DPRD Palopo sudah di gedung baru berdasarkan surat keputusan Walikota Palopo.

"Tentu kita sudah mengetahui keberadaan kita masing-masing, jika kita tidak memahami dan mengikuti peraturan perundang-undangan maka kehidupan kita ini tidak akan baik," ucap Judas Amir saat sambutan.

"Sehingga jika kita mengikuti aturan pasti kita akan selamat, marilah kita sadari diri masing-masing untuk membaca aturan yang mengatur tugas masing-masing," Judas Amir menambahkan.

Sementara itu, Gubernur Sulsel yang diwakili oleh Kasatpol PP Sulsel Andi Arwien Azis menyampaikan hari jadi merupakan momentum bagi masyarakat Palopo untuk lebih tangguh mengawal pertumbuhan ekonomi.

"Serta kiranya kematangan daerah ini selaras dengan kemampuan pemerintah daerah dan peran serta masyarakat untuk melangkah bersama menyongsong masa depan yang lebih maju dan sejahtera," ujarnya.

"Tahun ini berkat sinergitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah yang transparan dan akuntabel yang dibangun bersama seluruh jajaran pemerintah, di tahun 2023 berhasil mencapai opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah Sulsel tahun 2022 oleh BPK RI," tambahnya.

Sebagian besar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo tidak menghadiri rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-21 Kota Palopo.

Padahal rapat tersebut digelar di gedung baru DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (2/7/2023).

Ketidakhadiran 14 legislator merupakan komitmen mereka menolak gedung baru yang menelan biaya Rp 11 miliar.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Baharman Supri mengaku sengaja tidak hadir.

"Kami memang sudah menolak pembangunannya (kantor baru DPRD Palopo)," kata Baharman.

Legislator dua periode menganggap pembangunan gedung baru belum bersifat urgent.