Tolak Proyek Gedung
Tolak Proyek Gedung DPRD, 14 Anggota Dewan di Palopo Absen saat Paripurna HUT Ke-21 Palopo
Padahal rapat tersebut digelar di gedung baru DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (2/7/2023).
Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Saldy Irawan
TRIBUNPALOPO.COM, BARA - Sebagian besar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo tidak menghadiri rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-21 Kota Palopo.
Padahal rapat tersebut digelar di gedung baru DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (2/7/2023).
Ketidakhadiran 14 legislator merupakan komitmen mereka menolak gedung baru yang menelan biaya Rp 11 miliar.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Baharman Supri mengaku sengaja tidak hadir.
"Kami memang sudah menolak pembangunannya (kantor baru DPRD Palopo)," kata Baharman.
Legislator dua periode menganggap pembangunan gedung baru belum bersifat urgent.Sebab gedung baru masih sangat layak digunakan.
"Kami menganggap gedung yang ada masih sangat layak digunakan," ujarnya.
Senada dikatakan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Angga Bantu bahwa fraksinya menolak gedung baru.
"Sesuai dengan pendapat fraksi kami yang menolak pembangunan gedung baru, jadi tidak mungkin kami hadir (dalam rapat paripurna)," katanya.
Sementara itu, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dahri Suli mengaku hadir paripurna karena menghargai perjuangan tokoh pemekaran Palopo.
"Terlepas dari adanya dinamika, saya hadir karena ini hari jadi, saya menghargai perjuangan tokoh pejuang pemekaran, bahkan ketika itu saya ikut melakukan demo memperjuangkan pemekaran Palopo ini," tutur legislator tiga periode.
Selain 14 legislator, Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso juga tidak hadir dalam paripurna ini.
Hanya Walikota Palopo Judas Amir yang hadir.
Terlihat pula Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani.
Rapat Paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-21 Kota Palopo di Gedung Baru DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berlangsung tegang, Minggu (2/7/2023).
Ketegangan disinyalir dipicu tidak hadirnya sebagian besar anggota DPRD Palopo dalam rapat tersebut.
Andi Arwien Asiz yang mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam acara ini sempat menyinggung ketegangan yang terjadi.
"Saya melihat ada ketegangan, semoga ini tidak memutus silaturahmi kita," ucap Arwien Asiz sebelum sambutan.
Pantauan Tribun Timur, pelaksanaan paripurna sempat molor beberapa saat.
Lantaran sejumlah anggota DPRD belum terlihat.
Dari 25 anggota DPRD hanya 11 yang hadir.
Sementara 14 orang lainnya tidak datang.
Mereka yang hadir adalah Ketua DPRD Nurhaeni.
Wakil Ketua I Abdul Salam, kemudian Christin Lupita Lestari Dengen, Darmawati, Dahri Suli, Bogi Harto Tahir.
Efendi Sarapang, Muh Mahdi Idrus, Herawati Masdin, Aris Munandar, dan Ely Niang.
Sementara yang tidak datang adalah Misbahuddin, Budirani Ratu, Jabir, Steven Hamdani, Megawati, Irvan, Angga Bantu.
Zubir Surasman, Robert Alerius Rante, Nureny, Herman Wahidin, Harisal A Latief, Baharman Supri, dan Cendrana Saputra.
Banyaknya anggota dewan tidak hadir karena menolak gedung baru yang letaknya cukup jauh dari pusat kota.
Mereka masih menginginkan berkantor di gedung lama yang berada di pusat kota atau samping Lapangan Pancasila.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.