Ketua Komisi VIII Isyaratkan Ada Penyesuaian Skema Biaya Haji Mulai 2024

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Komisi VIII (bidang haji) DPR-RI Ashabul Kahfi (PAN), mengisyaratkan adanya penyesuaian skema baru pembiayaan perjalanan haji mulai 2024.

Penyesuaian biaya ini, jelas Kahfi, untuk keberlanjutan skema subsidi pembiayaan haji dari asaz nilai manfaat tabungan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Kahfi menyebut beberapa skema awal itu mulai disinggung dalam rapat kerja terbatas Timwas Haji DPR dengan Amirulhajj / Menteri Agama, di sebuah hotel di wilayah Raudhoh, Makkah, Arab Saudi, Minggu (25/6/2023).

Dijadwalkan hadir di rapat itu antara lain, anggota Timwas Haji dari DPR, pejabat eselon I dan II kemenag, unsur pimpinan dari Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPHI) dan Kesehatan Haji Indonesia (KHI) Arab Saudi.

"Dari lima hari kunjungan Timwas ini, kita banyak masukan dan catatan, khususnya soal lansia dan keberlanjutan skema pembiayaan haji," ujar Kahfi kepada wartawan usai silaturahim dengan 400 jamaah haji dari Kloter 1 dan 2 Embarkasi Makassar (UPG), di hotel 301 Yaquf Al Quqondi, Sektor III Sysyah, Mekkah, Sabtu (24/6/2023).

Menurut Kahfi, biaya layanan pokok bagi 229 ribu jamaah selama di Makkah dan Madinah, sejauh ini sudah sesuai layanan standar jamaah.

Namun, tambah Kahfi, banyak rencana dan skema layanan haji, harus berubah dan menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan otoritas haji Arab Saudi.

Dia mencontohkan, kenapa layanan konsumsi dua hari jelang Armuzna (25-26 Juni) dihentikan sementara.

Kahfi menjelaskan, sejatinya kesepakatan kementerian agama dengan komisi haji DPR RI, Januari lalu, jatah makanan selama di Arab Saudi tak pernah terputus.

Namun, lanjutnya, kebijakan penghentian layanan katering ini sama dengan penghentian bus shalawat (bus 24 jam yang melayani transportasi jamaah untuk shalat lima waktu).

"Itu adalah kebijakan dari otoritas haji Arab Saudi. Bukan layanan, katering yang berhenti tapi mobil pengantar katering tak bisa masuk ke hotel jamaah, karena banyak jalan yang ditutup untuk persiapan Armuzna," ujar Kahfi.

Kahfi juga menyinggung, soal keberlanjutan pembiayaan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurutnya, rangkaian komponen ongkos haji tambahan yang dipakai untuk membiayai haji adalah komponen dari azas manfaat tabungan jamaah haji

Merujuk data BPKH 2023, memang ada peningkatan dana kelolaan haji yang mencapai Rp 166,01 Triliun.

Jumlah ini naik 4,56 persen dibanding saldo tahun 2021 sebesar Rp 158,79 Triliun.

Ini juga diikuti nilai manfaat yang diperoleh BPKH ditahun 2022 dengan realisasi Rp 10,08 T.

Posisi penempatan dana di bank mitra BPKH per Desember 2022 sebesar Rp 48,97 Triliun.

Jumlah ini 2 kali lipat dari kebutuhan dana untuk Penyelenggaraan lbadah Haji.

Februari 2023 lalu, pemerintah melalui Kemenag dan Komisi VIII DPR-RI menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M rata-rata Rp 90 juta per jamaah haji reguler.

Angka ini terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jamaah dengan rata-rata Rp 49.8 juta (55,3 persen).

Biaya Perjalanan tersebut digunakan untuk biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian biaya paket layanan masyair haji.

Kemudian sebesar Rp 40.23 juta (44,7 persen) digunakan untuk nilai manfaat (optimalisasi) per jamaah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

Sebelumnya di Madinah, pekan lalu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Dr Hilman Latif, menyebut, saat ini beberapa komponen biaya perjalanan dan ibadah haji dari pihak Arab, naik drastis pascaCOVID-19.

"Kalau tahun lalu, biaya maasyir untuk tenda di Mina, hanya sekitar Rp4 juta, tahun ini naik 3 hingga 4 kali lipat," kata Hilman kepawa wartawan MCH di Daker Madinah.

Dia mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun mendatang, kian menantang dan bakal sarat kontroversi publik.

Tantangan itu berupa perubahan kebijakan otoritas haji Arab Saudi pascaPandemi COVID-19, kian besarnya peran sektor swasta dalam penentuan tarif layanan, proyek ekspansi Haramain, serta kebijakan dalam negeri. (*)