Jangan Gunakan Jurus Plintir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dalam acara Refleksi 8 tahun PRIMA DMI, Ketua Departemen Pemberdayaan dan Pembinaan Wilayah PP DMI, Dr. Drs. H. Mukhtadi El Harry, M.M., M.Sc., menyatakan apresiasinya terhadap kinerja dan kreativitas para pengurus pusat dan pengurus wilayah PRIMA DMI.

Pembina PRIMA DMI itu pun berharap agar PRIMA DMI dapat menjadi kawah candradimuka untuk menyiapkan kaderisasi yang sempurna, melalui remaja masjid di seluruh Indonesia.

Tujuannya ialah untuk mencetak kader-kader pemimpin umat dan bangsa, bahkan tokoh dunia di masa yang akan datang.

“Moto memakmurkan dan dimakmurkan masjid sebagaimana visi DMI, insya Allah akan terwujud melalui kehadiran PRIMA DMI sebagai penggeraknya,” tuturnya.

Moto PRIMA DMI, yakni “Sinergi dan Kolaborasi Wirausaha Gerakan Ekonomi Masjid, dari Umat Kuatkan Rakyat,” bertujuan untuk mencetak pengusaha-pengusaha Muslim yang berjaya di masa depan melalui program entrepreneurship atau kewirausahaan.

“Untuk mencapai hal itu, PRIMA DMI sedang dan terus bersinergi serta berkolaborasi dengan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI),” ujarnya.

Harapannya, lanjut Dr. Mukhtadi El Harry, langkah ini dapat mencetak generasi muda berjiwa entrepreneurship.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Pak JK selaku Ketua Umum PP DMI. “PRIMA DMI perlu sinergi dan kolaborasi dengan etnis Tionghoa yang secara faktual menguasai bidang bisnis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr. Mukhtadi El Harry pun mengungkap data yang dimuat majalah Forbes.

Berdasarkan data tersebut, ternyata dari 10 orang kaya di Indonesia, hanya ada 1 orang yang bukan keturunan Tionghoa.

Ketimpangan ekonomi tampak pada penguasaan aset atau kekayaan.

Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia (INFID) mencatat bahwa kekayaan empat orang terkaya Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin.

Menurut survey mereka, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.

Bahkan, 10 persen orang terkaya menguasai 75,7 persen kekayaan nasional. Kondisi ini membuat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di urutan keenam terburuk di dunia, sebagaimana dilaporkan dalam survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse pada Januari 2017.

Pak JK, juga menyatakan alasannya kenapa terjadi kondisi seperti itu. Menurut beliau, penyebabnya ialah para pengusaha keturunan Tionghoa itu bekerja dengan keras, cerdas dan menguasai pasar.

“Mereka tidak salah, yang salah kita, maka marilah kita harus bekerja lebih keras dan cerdas dan kuasailah pasar. Karena itu, belajarlah dengan mereka,” kata Dr. Mukhtadi El Harry.

“Justru seharusnya kita introspeksi, belajarlah dari orang yang sudah maju. Maka Pak JK memerintahkan kita untuk belajar dengan para pengusaha Tionghoa. Tepatnya dalam konteks kerja sama, bukan konteks kebencian. Inilah penekanan Pak JK yang sesungguhnya,” jelasnya.

Selian itu, Dr. Mukhtadi juga mengutip pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, terhadap banyaknya jumlah tenaga asing yang bekerja di Indonesia

“Adapun pernyataan Pak JK terhadap tenaga asing ialah karena prinsip Nasionalisme. Kalau ada investor asing, prinsipnya harus dapat meningkatkan penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja dan transfer teknologi,” paparnya.

Tenaga asing, lanjutnya, boleh saja ada. Tapi bukan untuk pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh tenaga lokal, melainkan yang sifatnya ahli untuk mengawasi dan tentu saja untuk transfer keahlian.

Menurut Pak JK, ungkapnya, substansi ini yang kurang dipahamai oleh publik secara utuh, umumnya mereka hanya mengambil sepotong-sepotong sehingga salah persepsi dan menimbulkan kegaduhan.

“Jadi bagaimana bangsa ini akan maju? Kalau setiap pemikiran seseorang senantiasa di plintir, dibelokkan untuk kepentingan tertentu. Nanti, tidak akan ada orang yang berani berpendapat, dan ini justru berbahaya. Kondisi ini akan menutup kreatifitas dan tentu akan menghambat kemajuan suatu bangsa,” jelasnya.

Menurut Dr. Mukhtadi, biarkanlah orang merdeka, berdemokrasi dalam berfikir, bahkan kita harus terus memotivasi sehingga potensi bangsa akan berkembang dan berdaya guna.