Pemda Bone
Tekan Inflasi, Pemda Bone Jual Sembako di bawah Harga Normal Lewat Pasar Murah
Pelaksanaan pasar murah ini menggandeng BUMN, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Distributor dan UMKM..
Penulis: Noval Kurniawan | Editor: Sukmawati Ibrahim
TRIBUNBONE.COM - Pemerintah Kabupaten Bone melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) gelar pasar murah di Lapangan Merdeka Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Senin dan Selasa (19-20/6/2023).
Pelaksanaan pasar murah ini menggandeng BUMN, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Distributor dan UMKM.
Bertujuan untuk menekan inflasi dan menstabilkan harga bahan pokok jelang idul adha 1444 H/2023 M.
Pada pasar murah ini, pemerintah Kabupaten Bone memberi subsidi sebesar Rp 1,875 miliar untuk lima kecamatan.
Sehingga bila dirincikan, per kecamatan mendapat subsidi sebesar Rp 375 juta.
Untuk mekanisme belanjanya, panitia membagikan kupon kepada warga di lokasi pasar murah.
Kupon itu dapat dipakai belanja sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak, gula, telur dan lain-lain.
Dengan menggunakan kupon itu, warga bisa belanja sembako di pasar murah dengan harga di bawah normal.
Terbukti dari pantauan Tribun Timur, dua hari pasar murah digelar di Kecamatan Tanete Riattang, kurang dari setengah hari sembako disediakan panitia selalu ludes diborong warga.
Bupati Bone Andi Fahsar M Padjalangi mengatakan, kondisi sekarang di masing–masing daerah sedang berusaha menjaga laju pertumbuhan dan perkembangan Inflasi.
Salah satu upaya terbaik direkomendasikan dengan melaksanakan pasar murah.
“Berangkat dari pengalaman-pengalaman pasar murah yang kita lakukan, ternyata alhamdulillah memang hasilnya secara signifikan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan inflasi di daerah,” katanya.
Fahsar menyebut, pasar murah ini merupakan hasil dari rapat pengendalian inflasi yang dilakukan setiap hari Senin.
Dimana rapat itu dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri diikuti hampir seluruh Menteri terkait dengan ekonomi ditambah Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri.
Rapat itu juga dihadiri setiap Kepala Daerah di Indonesia.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.