Melihat Vinicious 'Dihajar' dalam Kampus

Bagaimana pendidik atau dosen dalam relasi kuasanya mewujudkan rasisme terhadap masiswa sebagai wacana yang menegaskan dirinya selaku pemilik kekuasaan.

Hanya saja, tidak dalam bentuk menyoroti persoalan fisik, akan tetapi direproduksi dalam bentuk kebijakan yang sama deskriminatifnya.

Senada dengan itu, Peter Demerath, seorang Profesor dari University of Minnesota mengemukakan hasil risetnya terkait membangun pendidikan anti-rasis yang menghormati cara siswa untuk belajar menjadi manusia seutuhnya.

Peter menjabarkan bahwa pendidikan seyogiyanya mengakui latar belakang yang berbeda pada setiap individu untuk membangun kesadarannya, serta sebagai instrumen untuk membangun kesetaraan dalam relasi sosial.

Peter menolak adanya hierarki kekuasaan yang kian membatasi proses transformasi ilmu pengetahuan.

Dalam artian, baik dosen maupun mahasiswa semestinya berkedudukan setara sebagai subjek dialektis dan ilmu pengetahuan serta persoalan sosial yang menjadi objek dialektikanya, dengan sebelumnya dosen harus mengakui dulu bahwa mahasiswa punya cara sendiri untuk berkembang dan menerima ketika mahasiswanya lebih berkembang dibanding dirinya.

Di kampus sendiri, Rasisme kerap terjadi tanpa kasat mata. Dalam proses terjadinya rasisme, dosen memposisikan dirinya selaku kelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih, sebab kelulusan mahasiswa tergantung pada dirinya.

Jika mahasiswanya lebih maju dengan nalar kritisnya dan mampu mengkritik kebijakan apalagi persoalan itu terkait dengan dosen, maka dosen menjawabnya dengan tidak meluluskan mahasiswa tersebut.

Pembungkaman dengan memberikan nilai eror ini merupakan wujud dari sikap rasisme yang deskriminatif. Dosen tidak ingin stabilitas kuasanya diganggu dengan kritikan oleh mahasiswanya.

Akibatnya kebijakan nilai eror menjadi penegas posisinya yang superpower.

Kemudian juga berimbas terhadap mahasiswa yang membuatnya terlambat sarjana.

Contoh lain, kampus mengeluarkan kebijakan larangan berorganisasi bagi mahasiswa baru.

Kebijakan ini dibuat sebab kampus tak ingin mahasiswa baru disibukkan dengan kegiatan organisasi yang berpotensi menghambat proses perkuliahan.

Bila ditinjau lebih kritis, kebijakan ini sarat akan rasisme dan justru tumpang tindih.

Organisasi kemahasiswaan tentu hadir sebagai alternatif pendidikan yang menopang pembelajaran akademik, tetapi kampus membatasinya.