DPR RI Minta Jatah ke Garuda

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Garuda Indonesia diminta menyiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR RI yang akan menunaikan ibadah haji.

Hal ini dikatakan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra.

Menurutnya, permintaan tersebut disampaikan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar.

Permintaan ini dibocorkan Irfan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.

Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut.

Sebab, hal itu memerlukan izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

"Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," tuturnya.

Meski demikian, kata Irfan, Garuda tetap berupaya menyediakan kursi business class bagi anggota DPR yang mau berangkat haji.

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat, khususnya business class sesuai dengan harapan dari bapak, ibu sekalian di DPR," imbuh Irfan.

Terkait permintaan Sekjen DPR itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai permintaan tersebut sarat konflik kepentingan.

Pasalnya anggota DPR menggunakan kewenangannya untuk meminta kursi pada Garuda di luar prosedur normal.

Baca juga: Konsul Haji KJRI Minta Garuda Indonesia dan Saudi Airlines Lebih Disiplin dan Tepat Waktu

Baca juga: Ke Mekah, 6.202 Jamaah ONH+ Mulai Check Out dari 16 Hotel Bintang 5 Madinah

"Permintaan Kesekjenan DPR agar disediakan 80 kursi pesawat Garuda menuju Tanah Suci jelas sulit diterima. Permintaan ini bisa muncul karena DPR merasa punya kekuasaan di hadapan Garuda. Jadi praktik seperti ini yang lazim disebut konflik kepentingan yang menjadi pemicu maraknya korupsi," ucap Lucius kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Lucius mempertanyakan permintaan DPR kepada Garuda itu sebagai kebijakan lembaga atau mainan orang per orang yang mau mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan DPR dengan kekuasaannya.

"DPR seharusnya menunjukkan contoh bagaimana menjadi warga teladan, ketika tak mau diperlakukan khusus saat menjalankan ibadah," tuturnya.