Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Luhut Sebut TKA Lebih Bagus Dibanding Orang Lokal di Proyek IKN, Partai Pendukung Anies 'Murka'

Luhut Pandaitan tak peduli dengan kritikan yang datang dari berbagai pihak. Ia tetap pada keputusannya.

Editor: Ansar
Kolase Tribun-timur.com
Luhut Binsar Pandjaitan dan proyek IKN di Kalimantan. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan ternyata diawasi oleh tenaga asing. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan ternyata diawasi oleh tenaga asing.

Sejumlah pekerja tenaga asing yang didatangkan Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Tim Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara berkerja melakukan pengawasan proyek.

Luhut Pandaitan tak peduli dengan kritikan yang datang dari berbagai pihak. Ia tetap pada keputusannya.

Meski menuai kritik, Luhut Pandjaitan punya alasan tersendiri mengapa dirinya lebih pilih TKA jadi pengawas dibanding orang Indonesia.

Luhut mengungkapkan alasan di balik keputusan untuk mempekerjakan TKA di proyek pembangunan IKN.

Dia menilai, sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing.

Terkait pengunaan tenaga kerja asing ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengatakan hal itu telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menilai, sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing.

"Bangsa kita enggak bisa, ya memang enggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi. Kuat, tapi masih belok-belok," ucap Luhut saat peluncuran Battery Asset Management Services Indonesia Battery Corporation di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (12/6/2023) malam.

“Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas.

Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023), seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN mengaku sedang fokus menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Nusantara. Ia memprioritaskan percepatan perolehan tanah.

 “Saya kejar 27 Juli, saya targetnya selesai dengan harganya berapa, kemudian siapa yang mau beli, siapa yang mau masuk itu semua akan kita lakukan," katanya.

Ia berpendapat tanah atau lahan termasuk harganya, penting untuk dipastikan agar bisa ditawarkan kepada para investor IKN.

Oleh karena itu, ia segera meminta tim appraisal untuk menghitung dan setiap enam bulan harga tanah itu akan berubah.

“Karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu," ucap Luhut.

Logo IKN Bertema 'Pohon Hayat' 

 Pada Selasa (30/5/2023) sore, Presiden Jokowi meluncurkan logo resmi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di istana Negara.

Logo yang terpilih yakni Pohon Hayat yang dipilih berdasarkan voting terbanyak dari masyarakat.

"Alhamdulillah telah terpilih logo dengan pemilih terbanyak. Jadi yang memilih bukan Presiden, hati-hati. Yang milih masyarakat, bukan Presiden," ujar Jokowi.

Logo yang terpilih yakni Pohon Hayat karya desainer Aulia Akbar.

"Logo terpilih bertema 'Pohon Hayat'. Didesain oleh Mas Aulia Akbar," lanjut Kepala Negara mengumumkan pemenang terpilih.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa filosofi logo "Pohon Hayat" merupakan pohon kehidupan.

Pemerintah berharap memberikan inspirasi kehidupan baru bagi IKN.

"Menciptakan kehidupan baru bagi kita semuanya. Kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia nantinya," tutur Jokowi.

Demokrat dan PKS Tolak IKN 

Dua partai pengusung Capres Anies Baswedan, Partai Demokrat dan PKS, meminta pemindahan ibu kota ke IKN ditunda.

Hal ini disampaikan juru bicara kedua partai dalam rapat paripurna DPR RI yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024.

PKS dan Demokrat kompak menganggap jika pemindahan ibu kota bukan prioritas, pemerintah diminta lebih dahulu memikirkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Publik menafsirkan penolakan IKN oleh Demokrat dan PKS adalah garis besar arah Koalisi Perubahan.

Mega-proyek yang diusung Presiden Jokowi tersebut terancam gagal jika Koalisi Perubahan memenangkan Pemilu 2024.

(Tribunmedan.com/Tribun-Video.com/Kompas.com)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved