Pengakuan Luhut Soal Utang Kereta Cepat: Tidak Ada Transportasi Publik Menguntungkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjawab soal utang kereta cepat Whoosh Rp116 triliun.

Kepada awak media, Luhut mengatakan tidak ada transportasi publik menguntungkan negara.

Yang ada, negara harus menanggung subsidi untuk rakyatnya.

Meski demikian, subsidi harus terukur dan tidak sembarangan diberikan.

Hal itu disampaikan Luhut saat bertemu awak media di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

"Tidak ada public transportation di dunia ini yang menguntungkan."

"Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," kata Luhut dilansir YouTube Tribunnews.

Lebih lanjut soal utang Whoosh, Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal membuat Keputusan Presiden (Keppres) penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh ini.

Prabowo, kata Luhut, selanjutnya akan membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang proyek kereta cepat.

Di sisi lain, Luhut juga sudah berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani.

Dijelaskannya, Prabowo dan Rosan dalam hal ini negara telah sepakat menyelesaikan utang proyek ini bersama.

"Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin."

"Jadi supaya berlanjut, saya sudah bertemu Pak Rosan dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama."

"Sama dengan LRT, mungkin ada gap berapa triliun itu nanti kita cicil, sehingga dengan itu kita bisa jalan," jelas Luhut.

 Ribut-ribut soal Siapa Bayar Utang Whoosh