PPP Sudah Prediksi Nasib Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, Sikap PAN dan Golkar Disinggung

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menjadi satu-satunya partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang telah secara resmi mendukung calon presiden (capres).

Berdasarkan hasil Rapimnas V yang diselenggarakan pada bulan April lalu, PPP menyatakan dukungannya untuk Ganjar Pranowo.

Sementara itu, kedua partai politik lain dalam KIB, yaitu Partai Golkar dan PAN, belum mengumumkan sikap mereka secara resmi.

Ketika ditanya tentang konsekuensi dari perbedaan dukungan di antara partai-partai tersebut terhadap masa depan KIB, Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, menyatakan, kemungkinan KIB bisa berakhir tidak menutup kemungkinan.

"Kenapa? Tidak perlu menggunakan kata 'bubar', mungkin KIB akan berakhir dengan sendirinya," ujar Arsul saat ditemui oleh media di Istora Senayan, Jakarta, pada hari Minggu (14/5/2023).

Namun, Arsul menyatakan,  tidak masalah jika hingga saat ini Partai Golkar dan PAN belum mengumumkan sikap mereka mengenai calon presiden.

Sebab kata dia, dalam menjalin koalisi, ketiga partai sudah sepakat untuk saling menghormati.

"Saya kira tidak masalah ya. Kami itu pada dasarnya yang ada di koalisi pemerintahan itu sepakat, sepakat untuk saling menghormati meskipun ada kemungkinan ya pada finalnya, finalnya ini ya, paslon kami bisa jadi berbeda," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, pihaknya bakal tetap legawa atau menerima jika kader dari partainya tidak diusung sebagai calon wakil presiden (Cawapres) untuk Ganjar Pranowo.

Arsul menyebut, sikap legawa itu diambil karena menurut dia, hal tersebut sudah menjadi konsekuensi PPP saat mengusung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres).

"Lah kan apa konsekuensi dari kita mengusung seorang capres," kata Arsul saat ditemui awak media usai acara Puncak Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

Kata Arsul, nama cawapres yang nantinya bakal diusung hasil kerja sama antara PDIP dengan PPP nanti masih belum dapat dipastikan.

Sebab, sosok yang bakal dijadikan cawapres tidak harus keluar dari internal kedua partai tersebut.

Dirinya hanya memastikan, meski nantinya tidak ada nama kader dari PPP yang dijadikan cawapres tidak merubah dukungan yang telah disampaikan untuk Ganjar Pranowo.

"Kan ada kemungkinan kan bisa dari internal bisa dari eksternal Ya kita harus siap dua-duanya," tutur dia.

"Itu yang sudah dibutuhkan dan keputusan itu kan tidak kita pikirkan untuk berubah," sambung Arsul.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu juga menilai dalam pengusungan nama cawapres nantinya bukan hanya wewenang dari PPP dan PDIP sebagai pendukung, melainkan juga ada partai lain.

Baca juga: Nama Ganjar, Prabowo, Mahfud dan Sandiaga Disambut Meriah di Acara Puncak Musra

Oleh karenanya, mendengar aspirasi dan masukkan dari partai-partai pendukung Ganjar Pranowo nantinya akan diperhitungkan.

"Terkait dengan Pak Ganjar ada partai-partai lain semuanya kan harus bermusyawarah ya pada akhirnya kan agar seperti itu dan kata kuncinya memang musyawarah ya, untuk kita mufakat menyetujui satu nama," tukas Arsul.

Diberitakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, bakal berusaha maksimal untuk mendorong kadernya agar menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono usai Rapimnas PPP, di Sleman, Yogyakarta, Rabu (26/4/2023).

Mardiono menjelaskan, usaha maksimal itu dapat dilakukan melalui komunikasi-komunikasi politik yang nantinya bakal dilakukan PPP.

"Berdasarkan mandat yang diberikan oleh forum Rapimnas 5, maka DPP PPP akan berusaha secara maksimal melakukan komunikasi dan langkah-langkah politik untuk mendorong kader PPP dapat dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo," kata Mardiono, dikutip melalui siaran KompasTV, Rabu ini.

Mardiono menegaskan, keinginan menjadikan kader PPP bisa menjadi cawapres mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu bukan harapan yang berlebihan.

Menurutnya, hal tersebut berpotensi terjadi, mengingat sejarah PPP pernah mencatatkan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Indonesia kesembilan, yang menjabat pada tahun 2001-2004 mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Keinginan ini bukan harapan yang berlebihan mengingat Bapak Doktor Haji Hamzah Haz pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com