Dedi Mulyadi Mundur dari Golkar saat Airlangga Ditunjuk PKB Jadi Ketua Tim Prabowo, Bikin Khawatir

TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi disebut hengkang dari Partai Golkar.

Kabar pengunduran diri Dedi Mulyani berembus saat Ketua Golkar Airlangga Hartarto berusaha untuk menjadi calon presiden.

Pengunduran Dedi Mulyadi berhembus setelah beredar surat pengunduran diri mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Surat pengunduran diri politisi Dedi Mulyadi dari Partai Golkar dan Anggota DPR RI beredar luas di media sosial.

Dua surat tertanggal 10 mei 2023 tersebut menyatakan jika Dedi Mulyadi mundur dari partai Golkar dan sebagai anggota DPR RI.

Namun Dedi Mulyadi sendiri belum membantah atau membenarkan dirinya mundur dari Golkar.

Dilansir dari Kompas TV, bahkan Dedi mengaku masih enggan berkomentar.

Sementara Sekjen DPD Partai Golkar Purwakarta Ahmad Sanusi mengaku sudah mengetahui surat tersebut namun belum mendapat konfirmasi langsung dari yang bersangkutan.

Selain itu pihak DPD Partai Golkar Purwakarta menjelaskan cukup menyayangkan terkait kemunduran Dedi Mulyadi di partai berlogo beringin ini.

Karena Dedi merupakan tokoh sentral partai di Purwakarta hingga Jawa Barat.

Selain itu belum ada informasi terkait bedol desa kepindahan kader mengikuti langkah Dedi Mulyadi.

Pihak Golkar pun telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi penurunan suara partai Golkar akibat mundurnya Dedi Mulyadi dari partai Golkar.

Isi surat Dedi Mulyadi

Deni Mulyadi mengirim surat pengunduran dirinya dari Golkar dan ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta.

Berikut isi lengkap surat pengunduran diri yang dilihat detikJabar:

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : Dedi Mulyadi

2. Tempat dan Tanggal Lahir: Subang, 12 April 1971

3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Agama: Islam

5. Pekerjaan : Anggota DPR RI (Fraksi Partai Golkar)

6. Alamat tempat tinggal: 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik pengunduran diri saya sebagai

- Anggota Parta Politik Golkar, dan/atau - Anggota DPR RI

Surat pernyataan pengunduran ini dilengkapi dengan :

- Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI dan surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota DPR RI atau

- Surat keterangan pimpinan DPR RI atau sekretaris DPR RI bahwa pemberhentian DPR RI sedang diproses.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruuf I angka 2 dan Pasal 19 huruf j dan huruf k peraturan ini.

Surat ini ditandatangani Dedi Mulyadi di atas materai Rp 10.000 di Jakarta pada 10 Mei 2023.

Di bawah kolom tanda tangan Dedi, terdapat kolom tanda-tangan untuk Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto dan Sekjen Partai Golkar, tapi belum ditandatangani.

Golkar dipermalukan PKB

Partai Golkar 'dipermalukan' Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sedang menjajaki pembentukan koalisi besar dengan Partai Gerindra.

Golkar terus mendorong Airlangga Hartarto untuk jadi Cawapres berdasarkan hasil Munas.

Namun belakangan, Airlangga malah akan dilengserkan dari posisi capres maupun cawapres.

Hal ini dikarenakan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, ditawari untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan bagi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden potensial dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, pada saat yang sama, Golkar ingin mencalonkan Airlangga sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo dalam Pilpres 2024.

Ketua DPP PKB, Faisol Riza, menjelaskan, mereka meminta Airlangga untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo .

PKB berencana mencalonkan Ketua Umum mereka, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres Prabowo.

"Kami senang jika Pak Airlangga menjadi Ketua Tim Pemenangan," ujar Faisol setelah pertemuan tim pemenangan koalisi besar yang terdiri dari PKB dan Golkar di daerah Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/5/2023).

Menurut Faisol, posisi Ketua Tim Pemenangan memiliki strategi dan keistimewaan tersendiri yang cocok bagi Airlangga.

Peran serupa sebelumnya pernah dijabat oleh Erick Thohir pada Pilpres 2019, yang kini diangkat menjadi Menterii Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Golkar kaget Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengaku tak mengetahui soal tawaran PKB tersebut.

Pasalnya, hal itu tidak dibahas dalam pertemuan tim pemenangan koalisi besar sebelumnya.

“Terus terang saya kaget dengan pernyataan seperti itu,” ungkap Ace saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam.

Menurut dia, di dalam pertemuan kemarin siang, hanya ada dua topik yang dibahas.

Pertama, PKB dan Golkar akan mengatur strategi untuk memperluas dukungan terhadap koalisi besar.

Kedua, mengatur format pemenangan koalisi besar, bila nantinya banyak partai politik yang akan bergabung.

Di sisi lain, Ace menegaskan, belum ada pembahasan dan kesepakatan mengenai sosok figur capres dan cawapres di internal bakal koalisi besar.

“(Pengusungan capres-cawapres) kami bersepakat untuk menyerahkan kepada para ketua umum koalisi,” tutur dia.

Dihubungi terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar Nusron Wahid menegaskan keinginan Golkar adalah mendukung Airlangga sebagai cawapres dalam koalisi besar.

“Kalau Golkar maunya presiden dari KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) dan wapres dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) yaitu Pak Airlangga Hartarto,” ucap Nusron.

PKB berubah sikap

Sebelumnya, PKB sempat membuka opsi untuk mengusung Prabowo-Airlangga dalam kontestasi elektoral mendatang.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat bertemu dengan Airlangga di Restoran Plataran, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Dalam pertemuan itu juga, Airlangga dan Muhaimin menyepakati pembentukan tim pemenangan koalisi besar, meskipun koalisi tersebut belum terbentuk hingga kini.

“Apakah Prabowo-Muhaimin, apakah Prabowo-Airlangga, ataukah Airlangga-Muhaimin. Itu masih proses yang kita jalani,” kata dia kala itu.

Namun kemarin, pernyataan Faisol justru menunjukan PKB ingin tetap mendorong terwujudnya duet Prabowo-Muhaimin.

Apalagi, PKB dan Gerindra sudah membentuk kerja sama melalui Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Ia juga mengeklaim bahwa pembentukan tim pemenangan koalisi besar tidak untuk membahas soal cawapres pendamping Prabowo.

“(Tim pemenangan dibentuk) untuk pemenangan saja (bukan penentuan cawapres). (Pemenangan Prabowo) dengan Cak Imin kalau itu,” papar Faisol. (*)