Ketua DPP PPP Zulhas Ungkap Hasil Pertemuan dengan Jokowi: Bahas Kondisi Politik Jelang Pilpres 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan membeberkan soal hasil pertemuan para ketua partai politik bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Keenam ketua umum (ketum) parpol pro pemerintahan Jokowi itu diantaranya Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Menteri Perdagangan (Mendag) itu mengakui, jika enam ketum parpol bersama Jokowi membincang tentang kondisi politik jelang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. 

Hal itu dijelaskan Zulkifli Hasan usai menghadiri Rapat Koordinasi Bacaleg DPW dan DPD PAN se-Sulsel, di Hotel Claro, Makassar, pada Rabu (3/5/2023) pagi.

Dia menjelaskan, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi mulai tahun 2025 hingga 2038. 

"Jadi kalau Indonesia berubah menjadi negara berkembang jadi negara maju seperti yang terjadi di Korea Selatan, maka yang menentukan adalah tahun 2025-2038 itu," kata Zulhas sapaannya.

Lebih lanjut, kepemimpinan nasional dinilai sangat krusial untuk diperbincangkan secara intensif dan berkelanjutan. 

"Maka jangan sampai kita punya pemimpin baru lagi, berubah lagi, nggak maju-maju. Apalagi sampai ada yang terperangkap elitnya bertengkar sampai memenjarakan dan lain-lain. Itu tentu kita akan terperangkap hanya menjadi negara berkembang," papar Zulhas. 

"Oleh karena itu, perlu demokrasi kita ini mampu meletakkan dasar yang kuat dan kokoh agar nanti 2025 sampai 2038 kita take off melanjutkan pembangunan yang ada, yang sangat bagus," kata Zulhas.

"Yang belum bagus, kita perbaiki, sehingga tahun 2025 sampai 2038 punya pendapatan bisa Rp20.000 US Dollar income perkapita," Zulhas menambahkan. 

Zulhas mengharapkan, hasil pertemuan ketua-ketua parpol dan Jokowi kitanya bisa bersatu dan kompetisinya untuk kemajuan Indonesia. (*)