Deretan Anak Kepala Daerah Bidik Kursi DPR di Pemilu 2024, Terbaru Putri Andi Utta dan Kaswadi Razak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan menyiakan keturunannya maju bertarung kursi legislatif untuk pemilu 2024 mendatang.

Terbaru anak dua kepala daerah di Sulsel, yakni Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf dan Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.

Andi Inas Utami Muchtar mengikuti jejak ayahnya, Andi Muchtar Ali Yusuf, bergabung Partai Gerindra.

Muchtar adalah kepala daerah usungan Partai Gerindra.

Inas, putri Muchtar, mengincar kursi DPRD Sulsel untuk Pemilu 2024.

Ia akan bertarung di daerah pemilihan atau Dapil Makassar A.

Yang menarik, Inas akan bertarung bukan di basis ayahnya, Kabupaten Bulukumba.

“Nama Andi Inas Utami Muchtar memang sementara terdaftar di daftar caleg provinsi di dapil makassar A dari partai Gerindra,” kata Sekretaris DPD Gerindra Sulsel Darmawangsyah Muin kepada Tribun-Timur.com Rabu (26/4/2024).

Calon lawannya yakni petahana sekaligus Bendahara DPD Gerindra Sulsel Edward Wijaya Horas.

Edward Wijaya Horas adalah politisi berlatar pengusaha.

Saat ini ia dipercaya menjabat Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sulsel.

Pada Pemilu 2019 lalu, Edward Wijaya Horas meraih 13.183 suara.

Kini Edward Wijaya Horas ditantang pendatang baru, putri Bupati Bulukumba Andi Inas Utami Muchtar.

Ayah Inas, Andi Utta punya hubungan persahabatan dengan Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Baca juga: 4 Figur Kandidat Calon Gubernur Safari ke Daerah, Calon Penantang Andi Sudirman Sulaiman

Mampukah Andi Inas Utami Muchtar mengalahkan petahana Edward Wijaya Horas untuk lolos ke DPRD Sulsel?

Tak ketinggalan, putra mahkota Bupati Soppeng dua periode, Andi Kaswadi Razak juga mengincar kursi DPRD Sulsel pada Pemilu 2024.

Namanya Andi Muhammad Ikram.

Sama seperti ayahnya, Ikram memilih Partai Golkar sebagai partai politiknya.

Ikram akan maju di daerah pemilihan (Dapil) Soppeng-Wajo.

Ia akan menantang petahana Suwardi Haseng, politisi berlatar pengusaha minyak SPBU lintas kota.

Andi Inas Utami Muchtar dan Andi Muhammad Ikram menambah daftar putra kepala daerah maju Pileg 2024.

Masyarakat Sulawesi Selatan akan kembali memilih calon anggota legislatif di berbagai level pada 14 Februari 2024 mendatang.

Baca juga: Klan Nurdin Abdullah Bismillah Maju DPR RI, Calon Penantang Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

Pemungutan suara kini kurang dari satu tahun lagi.

Sejumlah putra kepala daerah di Sulawesi Selatan mengincar kursi legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.

Beberapa di antaranya adalah petahana anggota DPR di berbagai level.

Mereka digadang-gadang akan kembali maju bertarung kursi DPR RI, DPRD Sulsel, ataupun DPRD kabupaten/kota.

Saat ini ada sejumlah putra mahkota duduk sebagai anggota DPR.

Adapula yang pernah mencoba maju di Pemilu 2019 namun gagal.

Baca juga: Daftar Figur Calon Gubernur Sulsel dari Golkar, Calon Penantang Andi Sudirman Sulaiman

Mereka yang sedang duduk antara lain Mitra Fakhruddin, putra Bupati Enrekang Muslimin Bando.

Saat ini Mitra Fakhruddin menjabat anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Mitra Fakhruddin terpilih anggota DPR RI dari Dapil Sulsel III.

Saat itu Mitra mengalahkan tokoh senior Buhari Kahar Muzakkar.

Dapil Sulsel III menghimpun pemilih dari 9 kabupaten kota.

Mulai dari Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidenreng Rappang, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.

Selanjutnya ada nama Andi Izman Maulana Padjalangi putra Bupati Bone Andi Fashar Padjalangi.

Andi Izman Maulana adalah anggota DPRD Sulsel dari Dapil Bone.

Saat itu Izman terpilih setelah mengalahkan petahana Andi Zunnun Armin, putra Wakil Ketua Umum DPP Golkar HAM Nurdin Halid.

Andi Fashar Padjalangi, ayah Izman, akan turun tahta sebelum Pemilu 2024 mendatang.

Mampukah Andi Izman Maulana mempertahankan kursinya di DPRD Sulsel ketika ayahnya tidak lagi menjabat?

Ketiga ada nama Muhammad Dhevy Bijak, putra mantan Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak.

Saat ini Dhevy menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat.

Dhevy terpilih dari Dapil Sulsel III.

Baru-baru ini, Kamis 6 April 2024, ayah Dhevy, Syukur Bijak, meninggal dunia.

Sang ayah tidak lagi mendampingi Dhevy bertarung Pemilu 2024 mendatang.

Mampukah Dhevy lolos kembali anggota DPR RI dan membuktikan bisa lepas dari bayang-bayang ayah?

Keempat ada nama Andi Muhammad Anwar Purnomo.

Anwar adalah putra Bupati Bulukumba periode 2016-2021 Andi Sukri Sappewali.

Saat Anwar terpilih anggota DPRD Sulsel di Pemilu 2019 lalu, ayahnya masih menjabat Bupati Bulukumba.

Anwar berduka setelah ditinggal sang ayah, Andi Sukri Sappewali pada Sabtu 22 Oktober 2022 lalu.

Anwar Purnomo tidak lagi didampingi sang ayah bertarung Pemilu 2024 mendatang.

Mampukah Anwar Purnomo lolos kembali anggota DPRD Sulsel dan membuktikan bisa lepas dari bayang-bayang ayah?

Kelima ada nama Fadel Achmad, anggota DPRD Takalar periode 2019-2024 Fraksi Partai Nasdem.

Fadel Achmad adalah putra Wakil Bupati Takalar periode 2017-2022 Achmad Dg Se're.

Ia juga adalah cucu mantan Bupati Takalar Ibrahim Rewa.

Fadel menang Pemilu 2019 saat ayahnya menjabat Wakil Bupati Takalar.

Adapun nama-nama generasi kedua kepala daerah yang kalah pemilu 2019 antara lain Arham Basmin.

Arham Basmin adalah putra Bupati Luwu Basmin Mattayang.

Ia sempat mencoba peruntungan maju caleg DPRD Sulsel pada Pemilu 2019 lalu melalui Partai Nasdem.

Bertarung di Dapil Makassar, Arham Basmin gagal lolos.

Kedua ada nama putra Gubernur Sulsel periode 2018-2021, Nurdin Abdullah.

Putra Nurdin Abdullah, yakni Muhammad Fathul Fauzi Nurdin Abdullah yang gagal duduk sebagai legislator DPRD Sulsel.

Meski meraih suara pribadi cukup tinggi sebanyak 16.843 di Dapil IV DPRD Sulsel, caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ini tetap tak terpilih.

PSI hanya mendapatkan total akumulasi 20.049 suara.

Kursi terakhir diambil Partai Amanat Nasional (PAN) dengan akumulasi suara 24.586.

Putri Wali Kota Danny Pomanto, Aura Imandara, juga sempat mencoba peruntungan maju caleg DPR RI pada Pemilu 2019 lalu.

Hasil pemilu 2019, Aura Imandara rupanya tersingkir dari persaingan di Dapil I Sulsel melalui Partai Nasdem.

Aura Imandara kalah bersaing melawan Rapsel Ali, kakak kandung Bupati Selayar Muh Basli Ali sekaligus menantu Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Pengamat: Ada Keistimewaan Berbeda

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Luhur Prianto menilai, status “putra mahkota” atau putra kepala daerah memberi privilege atau keistimewaan yang berbeda.

Luhur menilai, para putra kepala daerah itu bisa memiliki akses dan lingkungan politik yang berbeda dengan calon yang berlatar belakang biologis lainnya.

Privilege yang dimiliki antara lain kemudahan akses untuk mobilisasi sumberdaya kekuasaan. 

“Mereka bisa mengintegrasikan kegiatan-kegiatan bersifat soft-campaign dengan program-program pemerintah daerah. Beberapa putra kepala daerah ini malah telah memiliki otoritas informal untuk terlibat mengatur tata pemerintahan daerah,” kata Luhur saat dihubungi Selasa (25/4/2023).

Keistimewaan yang lain, kata Luhur, adalah lingkungan politik yang terbentuk terbentuk, akan memudahkan penerimaan dukungan.

Mereka sudah terbiasa membangun komunikasi politik sejak di lingkungan keluarga.

Tetapi, Akan tetapi Luhur menilai, tidak secara otomatis para putra kepala daerah ini bisa sukses. 

Luhur mencontohkan pengamalan sejumlah putra kepala daerah saat bertarung pemilu atau Pilkada sebelumnya.

Beberapa putra mahkota ini gagal melanjutkan trah keluarganya. 

Seperti Ashari Fakhsirie Radjamilo putra mantan Bupati Jeneponto, Natsir Ibrahim putra mantan Bupati Takalar, Irsan Galigo putra mantan Bupati Bone. 

Mereka kalah saat bertarung pilkada serentak.

“Artinya tidak semua eksperimen politik putra kepala daerah ini bisa sukses. Ada juga kegagalan,” kata Luhur.

Luhur mengatakan, untuk situasi Pemilu dan pilkada 2024 juga berbeda.

Beberapa kepala daerah ini akan berakhir masa jabatannya sebelum pemilu legislatif dan pilkada serentak 2024. 

Mereka tidak lagi di posisi sedang menjabat ketika Pemilu legislatif dan Pilkada 2024 berlangsung. 

“Kekuatan utama di mobilisasi birokrasi dan program-program pemerintah daerah yang bersifat transaksional tidak lagi bisa diandalkan. Modal politik biologis saja tidak cukup. Semua kembali pada determinasi oligarki politik yang mendukungnya,” kata Luhur.