Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Marusu Dibayar Mahal, Milik Warga Dibeli Rp400 Ribu Per Meter

TRIBUN-TIMUR.COM - Direktur Eksekutif LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI), Syamsir mengungkap kejanggalan dalam pembayaran pembebasan lahan rel kereta api di Maros.

Kejanggalan yang ditemukan Syamsir saat pembebasan lahan di Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu.

Syamsir membongkar data pembayaran saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dugaan kecurangan saat pembayaran lahan untuk pembangunan rel kereta ditemukan pada Segmen E.

Syamsir melaporkan temuannya tersebut ke KPK pada bulan April 2023.

"PILHI menemukan kejanggalan dalam pembayaran pembebasan lahan di Temmapaddue dengan harga yang sangat tinggi dibandingkan harga yang dibebaskan sebelumnya," kata Syamsir, Kamis (13/4/2023).

Di Desa Temmapadduae, hampir semua lahan yang dibebaskan milik Ronald Gazali.

Dari 39 lokasi yang dibayarkan,  23 lahan diantaranya adalah milik Ronald. Total anggaran pembayaran sekira Rp60 miliar.

"Harga pembayaran lahan yang ditetapkan oleh BPKA Sulsel terhadap lahan milik Ronald Gazali terasa sangat istimewa," kata dia.

Sehingga patut diduga terdapat unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.

Ia mengingatkan, baru-baru ini terjadi OTT pejabat kereta api di Semarang yang terkait dengan proyek kereta di Sulsel.

Sehingga KPK juga harus memeriksa pihak BPKA Sulsel terkait dengan penetapan harga pembebasan lahan di Maros.

"Hal ini memiliki potensi merugikan negara puluhan miliar," kata dia.

PILHI akan membuat laporan resmi ke KPK terkait pembebasan lahan di Desa Temmappaduae .

Laporan itu akan diserahkan ke KPK, BPK RI, Polri, dan Kejaksaan Agung.

"Aneh. Pembebasan sebelumnya, warga di bayar paling banyak Rp400 ribu per meter. Bahkan ada puluhan ribu," kata dia.

"tapi saat lahan milik Ronald Gazali, ada yang dibayar hingga Rp2,3 juta per meter," kata dia.

Syamsir meminta kepada masyarakat supaya ikut berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi .

Caranya, masyarakat cukup memberikan informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi.

10 Tersangka

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan proyek rel kereta api.

Sepuluh orang yang ditersangkakan KPK adalah bagian dari 25 orang yang ditangkap terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api.

KPK juga telah merilis para tersangka dan jumlah uang yang telah diamankan.

Kabar OTT terkait proyek kereta Api Trans Sulawesi tersebut sempat bikin heboh publik.

Hingga saat ini, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengungkapkan lembaga anti rasuah menemukan indikasi dugaan korupsi dalam proyek Kereta Api Trans Sulawesi.

Ali mengungkapkan, KPK menduga para terperiksa melakukan tindak pidana korupsi soal pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya.

Adapun proyek itu dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ali menyampaikan berdasarkan informasi paling mutakhir, OTT dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Sampai saat ini, KPK mengamankan 25 orang terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api.

“Terdiri dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat terkait lainnya serta para pihak swasta,” kata Ali dikutip dari Kompas.com Rabu (12/4/2023).

Dalam OTT itu, KPK menyita uang miliaran rupiah dan ribuan dollar Amerika Serikat (AS).

 Adapun pihak yang kena OTT yakni Pejabat Balai Teknis Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah (Jateng).

Ali Fikri mengatakan, uang miliaran rupiah itu menjadi barang bukti permulaan KPK.

“Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang sebanyak sekitar ribuan dollar amerika serikat,” kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Semarang, Jawa Tengah dan Jakarta.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, OTT dilakukan pada Selasa (11/4/2023) siang.

“Benar KPK telah melakukan giat tangkap tangan siang tadi di Semarang dan Jakarta,” kata Ghufron saat dihubungi Kompas.com.

Baru Diresmikan Jokowi

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Depo Maros Kereta Api Makassar-Parepare, Rabu (29/3/2023).

Peresmian Depo ditandai dengan penarikan tuas sirine kereta dan penandatanganan prasasti.

Dalam sambutannya, Jokowi menyebutkan pembangunan transportasi massal di Indonesia terlambat.

"Kita ini terlambat dalam membangun transportasi massal, padahal itu adalah hal basic untuk menghubungkan antar kota/kabupaten hingga provinsi," katanya.

Alhasil keterlambatan tersebut, mengakibatkan kepemilikan kendaraan pribadi masyarakat semakin meningkat.

"Semua orang berondong-bondong naik mobil pribadi tidak ada yang mau transportasi massal dan akibatnya macet. Tidak hanya di Jakarta, namun hampir di seluruh kota," ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya mendorong agar pembangunan kereta api dapat dilakukan di seluruh wilayah.

"Kita pilih yang paling murah, yakni kereta. Lalu kita perintahkan untuk dibagun, fokusnya ada dua yakni di Kalimantan dan Sulawesi. Lalu diputuskan untuk membangun di Sulawesi," ujarnya.

Ia pun menyampaikan komitmennya untuk membangun rel Kereta trans Sulawesi.

Meski saat ini, kata dia, fokusnya hanya dari Makassar ke Parepare.

"Oleh karena itu, saya saya sangat senang apa yang telah kita mulai ini. Jalur kereta api Trans Sulawesi ini insyaallah akan sambung menyambung hingga dari Makassar ke Sulawesi Utara, Manado," tambahnya.

Dirinya pun menyebutkan keberadaan kereta api mampu menjadi daya saing terhadap Indonesia.

"Jika keretanya banyak, ada untuk penumpang, wisata dan barang, maka akan memberikan daya saing, negara kita akan semakin baik, karena semuanya diangkut dengan transportasi yang murah," tambahnya.

Dalam peresmian tersebut, mantan wali Kota Solo itu didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Amankan sejumlah uang

Dalam OTT tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah uang dengan jumlah yang sangat besar, mencapai miliaran rupiah.

"Ya, sejauh ini kami telah mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dengan total awal yang kami temukan mencapai miliaran rupiah," ungkap sumber terpercaya.

Tidak hanya rupiah, uang yang berhasil disita tersebut juga meliputi mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat.

Seorang pejabat bernama Putu Sumarjaya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jawa Tengah, terbukti terlibat dalam OTT ini setelah diperiksa di Markas Polrestabes Semarang.

Tak hanya Putu Sumarjaya, sejumlah orang lain juga ikut terjaring dalam OTT ini dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status mereka.

"Selain pejabat balai DJKA Jateng, kami juga menangkap pejabat pembuat komitmen/PPK proyek perkeretaapian dan pihak swasta," jelas Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan pada Selasa (11/4). Kini, mereka semua sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh KPK.

Identitas 10 tersangka

Tersangka dari pihak pemberi berjumlah empat orang. Sementara yang menerima enam orang.

Mereka yang memberi yakni:

1. DIN selaku Direktur PT IPA
2. MUH selaku Direktur PT DF
3. YOS selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023
4. PAR selaku VP PT KA Manajemen Properti

Tersangka Penerima yakni:

1. HNO selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian
2. DEN selaku PPK BTP Jabagteng
3. PTU selaku Kepala BTP Jabagteng
4. AFF selaku PPK BPKA Sulsel
5. FAD selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
6. SYN selaku PPK BTP Jabagbar. (*)