Mahasiswa Unimen Desak Anggota DPRD Enrekang Ikut Tolak UU Cipta Kerja

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Enrekang (Unimen) mendesak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Enrekang ikut menolak UU Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan ratusan mahasiswa saat menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Enrekang, Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kamis (13/4/2023) siang.

Sebelum menyambangi kantor DPRD Enrekang, massa demonstran terlebih dahulu menggelar aksi di Jl Poros Enrekang - Toraja, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang.

Lalu, mereka berjalan kaki dengan membentang sejumlah spanduk yang berisi tuntutan penolakan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Demo Tolak Perpu Cipta Kerja, Mahasiswa Unimen Blokade Jl Poros Enrekang - Toraja

Setelah sampai di depan kantor DPRD, massa kemudian membakar ban bekas sebagai bentuk penolakan terhadap UU dinilai tidak pro rakyat.

"Kami meminta anggota DPRD untuk keluar menemui kami. Sekaligus mendesak anggota DPRD untuk ikut menolak UU Cipta Kerja yang jelas-jelas merugikan rakyat," kata Koordinator Lapangan (Korlap), Yosy saat orasi.

Menurutnya, UU Ciptaker ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pemodal. 

"Untuk itu, kami mahasiswa menolak keras pemberlakuan UU Cipta Kerja. Ini adalah bentuk penghianatan kepada rakyat kecil," tandasnya.

Selang kemudian, Ketua DPRD Enrekang, Idris Sadik serta jajarannya keluar dari gedung menemui para demonstran.

Di hadapan pengunjuk rasa, Idris Sadik berjanji akan menyerap dan melanjutkan tuntutan penolakan UU Ciptaker.

"Kami berjanji, tuntutan-tuntutan mahasiswa akan kami jadikan agenda khusus untuk diteruskan ke DPR RI," tegasnya.

Selain itu, dirinya juga sepakat dengan aksi yang dilakukan pengunjuk rasa.

Sebab, dalam UU Ciptaker dinilai banyak pasal-pasal yang bisa merugikan rakyat. 

"Kita berharap, tuntutan-tuntutan penolakan UU Cipta Kerja ini bisa tinjau ulang oleh DPR RI. Terutama pasal-pasal yang tidak pro kepada rakyat," tandasnya. (*)