Demo Tolak Perpu Cipta Kerja, Mahasiswa Unimen Blokade Jl Poros Enrekang - Toraja

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Enrekang (Unimen) memblokade jalan poros Enrekang - Toraja, Kamis (13/4/2023).

Pantauan Tribun Timur, sekira pukul 11.00 Wita, unjukrasa penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja itu dilangsungkan dengan memblokade jalan.

Penutupan jalan dilakukan dengan menahan satu truk kontainer jalan poros nasional itu.

Pengunjukrasa ini sempat menutup badan jalan di dua lokasi.

Baca juga: Mahasiswa Unimen Enrekang Demo Cabut Perpu Cipta Kerja, Ini Tuntutannya

Pertama, di perempatan antara Jl Sultan Hasanuddin dengan Jl Arief Rahman Hakim, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang.

Kedua, di Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang.

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan antara mahasiswa dengan kepolisian.

Saling dorong antara polisi dan pengunjuk rasa pun terjadi.

Polisi meminta mahasiswa untuk membiarkan truk kontainer melintas lantaran mengganggu arus lalu lintas.

Sementara beberapa koordinator lapangan mengimbau rekan-rekannya untuk tidak terprovokasi.

Setelah itu, mahasiswa pun membiarkan truk kontainer untuk melintasi daerah tersebut.

Aksi demo kemudian dilanjutkan dengan membakar ban bekas di depan kantor DPRD Enrekang.

Puluhan kepolisian turut mengawal ketat para demonstran.

Koordinator Lapangan (Korlap), Yosy menuturkan, aksi tersebut dilaksanakan untuk menuntut dan menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR.

"Kami datang untuk menuntut dan mendesak anggota DPRD kita agar menindaklanjuti aspirasi yang kami layangkan," katanya.

Menurutnya, undang-undang ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pemodal.

Mereka menolak keras pemberlakuan PERPPU dan UU Cipta Kerja.

Baginya, UU Cipta Kerja ini mengancam berbagai sektor penghidupan rakyat.

"Seperti pada klaster ketenaga kerjaan, perppu ini masih sangat merugikan bagi buruh dan malah berpihak pada buruh dan malah berpihak pada pelaku usaha," tuturnya.

Ia menilai, bentuk pemerintahan Indonesia di bawah kendali Jokowi - Ma’ruf Amin telah mengalami krisis kepercayaan publik dengan berbagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.

"Hal itu dibuktikan dengan berbagai jebijakan-kebijakan yang dikeluarkan hanya untuk memuluskan kepentingan oligarki tanpa memikirkan nasib rakyat kecil," tandasnya. (*)