Bupati Meranti Muhammad Adil Ditangkap KPK 4 Bulan Usai Sebut Kemenkeu Seperti Iblis atau Setan

TRIBUN-TIMUR.COM - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis (6/4/2024) malam.

KPK menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, atas dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut juga telah ditangkap, namun Ali masih belum memerinci siapa saja yang diamankan dalam operasi senyap tersebut.

"Saat ini tim KPK masih bekerja dan terus mengumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak," kata Ali.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT di Kabupaten Meranti tersebut.

KPK berjanji akan mengumumkan update seputar OTT Bupati Meranti tersebut.

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian dari keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," kata Ali.

Sebut Kemenkeu seperti iblis atau setan

Sebelumnya, sekitar 4 bulan lalu, Muhammad Adil bikin heboh lantaran menyebut jajaran Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) seperti iblis atau setan. 

Salah satu alasannya lantaran yang bersangkutan memprotes penerimaan Dana Bagi Hasil atau DBH migas yang diterima daerahnya tak sesuai dengan harapan. 

Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Riau, Kamis, 8 Desember 2022 lalu. 

Dalam acara tersebut, turut hadir Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan Laode Ahmad, Gubernur Riau Syamsuar dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. 

"Di tempat saya itu DBH menurun, minyak kami bertambah, minyak kami itu bertambah, bahkan hampir Rp 8 ribu barel per D," kata Adil seperti dikutip dari Channel YouTube Diskominfotik Provinsi Riau.

Ia menjelaskan, dirinya telah melayangkan protes itu berulang kali ke Kemenkeu untuk melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Saya udah kali berulang, sampai ketiga kali  ke Bu Menteri untuk audiensi, tapi alasannya Kemenkeu mintanya online. Kalau dituntut pendapatannya bertambah, kami sudah bertambah cukup besar," ujarnya. 

Selain itu, dirinya juga sudah mengadu persoalan itu ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. 

"Kami ngadu ke Kemendagri, bisa offline. Tapi untuk di Kemenkeu, susahnya enggak ketolong. Saya tahun 2022 dapat DBH 114 miliar, waktu itu hitungannya 60 ribu dollar per barel di pembahasan APBD. Tapi 2023 pembahasan APBD 1 barel, 100 dollar."

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu, tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak-desak baru bisa. Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu juga tidak dihargai yang kompeten. itu yang hadir staf. Ini orang keuangan entah isinya iblis atau setan. Hari ini dikejar lagi. Saya mau tahu penjelasan," ujarnya. 

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun meminta Muhamad Adil untuk meminta maaf secara terbuka. 

"Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan saudara Bupati Meranti Bapak Muhamad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil. Karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan seperti iblis dan setan," kata Yustinus dalam video yang dia unggah di akun Twitter pribadinya, Ahad (11/12/2022). 

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara turut memberikan komentar terkait polemik tersebut.

“Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Nggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?,” tutur Suahasil dalam postingan akun Istagramnya @suahasil, Senin (12/12/2022).

Menurutnya, kehadiran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN), untuk berbagai daerah tidak hanya melalui alokasi DBH, maupun alokasi Dana Transfer seperti  Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Ia menegaskan, kehadiran negara untuk pemda juga dialokasikan melalui belanja-belanja berbagai kementerian/lembaga, misalnya saja belanja Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan berbagai program lainnya.

“Aparat keamanan yang ada di berbagai pelosok juga dibiayai oleh uang APBN kita. Lalu, juga ada belanja subsidi energi sehingga masyarakat kita bisa membayar harga BBM dan listrik bersubsidi,” jelasnya.

Suahasil juga menegaskan, jika memang ada kesalahan atau hal yang perlu diperbaiki harus berdasarkan data yang akurat. Jika memang berdasarkan data terdapat hal yang keliru, maka menurutnya memang harus diperbaiki dengan baik.

Dia juga menyayangkan atas pernyataan bupati tersebut yang mengancam akan angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia, karena merasa pemerintah tidak mau adil dalam mengurusi wilayah dan rakyatnya.

“Yang paling menyedihkan adalah ketika berpikir pindah negeri sebelah saja . Ini jauh dari cita-cita pendiri Republik, dan jauh dari cita-cita Indonesia,” imbuhnya.(*)