Bupati Meranti Muhammad Adil Ditangkap KPK 4 Bulan Usai Sebut Kemenkeu Seperti Iblis atau Setan

Selain itu, dirinya juga sudah mengadu persoalan itu ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. 

"Kami ngadu ke Kemendagri, bisa offline. Tapi untuk di Kemenkeu, susahnya enggak ketolong. Saya tahun 2022 dapat DBH 114 miliar, waktu itu hitungannya 60 ribu dollar per barel di pembahasan APBD. Tapi 2023 pembahasan APBD 1 barel, 100 dollar."

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu, tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak-desak baru bisa. Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu juga tidak dihargai yang kompeten. itu yang hadir staf. Ini orang keuangan entah isinya iblis atau setan. Hari ini dikejar lagi. Saya mau tahu penjelasan," ujarnya. 

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun meminta Muhamad Adil untuk meminta maaf secara terbuka. 

"Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan saudara Bupati Meranti Bapak Muhamad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil. Karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan seperti iblis dan setan," kata Yustinus dalam video yang dia unggah di akun Twitter pribadinya, Ahad (11/12/2022). 

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara turut memberikan komentar terkait polemik tersebut.

“Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Nggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?,” tutur Suahasil dalam postingan akun Istagramnya @suahasil, Senin (12/12/2022).

Menurutnya, kehadiran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN), untuk berbagai daerah tidak hanya melalui alokasi DBH, maupun alokasi Dana Transfer seperti  Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Ia menegaskan, kehadiran negara untuk pemda juga dialokasikan melalui belanja-belanja berbagai kementerian/lembaga, misalnya saja belanja Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan berbagai program lainnya.

“Aparat keamanan yang ada di berbagai pelosok juga dibiayai oleh uang APBN kita. Lalu, juga ada belanja subsidi energi sehingga masyarakat kita bisa membayar harga BBM dan listrik bersubsidi,” jelasnya.

Suahasil juga menegaskan, jika memang ada kesalahan atau hal yang perlu diperbaiki harus berdasarkan data yang akurat. Jika memang berdasarkan data terdapat hal yang keliru, maka menurutnya memang harus diperbaiki dengan baik.

Dia juga menyayangkan atas pernyataan bupati tersebut yang mengancam akan angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia, karena merasa pemerintah tidak mau adil dalam mengurusi wilayah dan rakyatnya.

“Yang paling menyedihkan adalah ketika berpikir pindah negeri sebelah saja . Ini jauh dari cita-cita pendiri Republik, dan jauh dari cita-cita Indonesia,” imbuhnya.(*)