Picu Macet Berjam-jam di Jalur Maros-Bone, Komisi V DPR RI Dorong Penertiban Truk Odol

Ia menilai keberadaan jembatan timbang yang seyogyanya mengatasi truk odol justru menimbulkan masalah baru berupa kemacetan.

Ia mengusulkan agar pemerintah dapat memanfaatkan teknologi, berupa teknologi deteksi sensor yang terintegrasi dengan sistem informasi di perhubungan darat.

“Mungkin teknologinya bisa lebih dioptimalkan lagi tidak perlu jembatan timbang. Mereka (para supir truk) hanya cukup melihat dari berat atau tonase itu secara langsung melalui teknologi deteksi sensor yang terintegrasi dengan sistem informasi di perhubungan darat," kata Andi Iwan.

Andi Iwan menilai, teknologi deteksi sensor diharapkan dapat mengetahui kendaraan tersebut, apakah over dimension ataupun overload.

"Itu kalau disinkronkan dengan sistem online yang kemudian memberikan sanksi denda atau pencabutan izin yang dengan Dirjen perhubungan darat, saya kira kita tidak perlu lagi banyak missed di wilayah itu,” kata Andi Iwan.

Ia menjelaskan, bahwa dampak dari kemacetan yang mengular tersebut memunculkan banyak truk yang ngetem di jalan.

Para supir truk itu menunggu sampai sudah tidak ada lagi orang di jembatan timbang baru kemudian mereka melewati jalan tersebut.

Sehingga dirinya berharap penggunaan teknologi tersebut dapat membentuk ketertiban secara langsung dan segera dapat diimplementasikan.

“Aplikasi tersebut sudah banyak dipergunakan di negara-negara lain,” kata Andi Iwan.

Ia mencontohkan langkah kementerian transportasi di salah satu negara dalam penerbitan truk ODOL.

Hal itu diperoleh berdasarkan hasil studi banding Komisi V DPR RI dengan kementerian transportasi di salah satu negara terkait truk odol ini.

Pihak berwenang di sana, menurutnya, juga memiliki pengalaman serupa terkait persoalan ODOL yang sulit diatasi tersebut. Sehingga, ia menilai apabila Dirjen Perhubungan Darat mampu memberi terobosan, hal itu akan luar biasa.

“Kami harap dan kami yakin bahwa hal itu insyaallah akan bisa diselesaikan,” katanya.