Picu Macet Berjam-jam di Jalur Maros-Bone, Komisi V DPR RI Dorong Penertiban Truk Odol

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong penerbitan truk Over Dimension Overload (odol) atau kelebihan dimensi-beban di jalan poros Maros - Bone.

Kehadiran truk odol yang melintas tengah malam seringkali memicu kemacetan di jalur Kappang, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

Seperti pada Jumat (17/3/2023) hingga Sabtu (18/3/2023) dini hari.

Kecamatan parah terjadi selama 12 jam akibat tiga mobil truk mogok.

Jalur Kappang ini dilalui bagi warga ingin bepergian dari Makassar menuju Soppeng, Bone, Wajo, ataupun Sinjai.

Andi Iwan Aras menilai, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan perlu memaksimalkan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait penanganan atau penertiban Over Dimension Overload (odol) atau kelebihan dimensi-beban.

Koordinasi diharapkan untuk penertiban truk odol yang sering memicu kemacetan.

"Jalan poros nasional Maros-Bone ini selalu jadi langganan macet setiap malam karena truk ODOL ramai-ramai melintas tengah malam. Para sopir truk memilih melintas tengah malam ketika jembatan timbang tidak lagi beroperasi," kata Andi Iwan Aras kepada wartawan Minggu (19/3/2023).

Politisi Partai Gerindra itu mendorong agar jembatan timbang beroperasi 24 jam demi menertibkan truk ODOL.

"Kondisi jalan poros Maros - Bone itu berliku-liku, apabila truk ODOL melintas bersamaan maka berpotensi menimbulkan macet berjam-jam, apalagi kalau ada truk yang mogok," kata Andi Iwan.

Sementara itu, salah seorang warga Rudiman mengungkapkan tertahan di jalan Poros Maros-Bone selama berjam-jam pada Jumat (17/3/2023) malam kemarin.

Rudiman berangkat bersama teman-temannya dari Kota Makassar pada pukul 15.00 Wita.

"Kami dari pukul 16.00 hingga pukul 22.00 Wita belum bisa tembus. Terpaksa kami memutuskan putar balik ke jalur Bulu Dua Barru-Soppeng," kata Rudiman.

Jembatan Timbang Picu Kemacetan

Andi Iwan juga menyoroti terkait jam operasi jembatan timbang.

Ia menilai keberadaan jembatan timbang yang seyogyanya mengatasi truk odol justru menimbulkan masalah baru berupa kemacetan.

Ia mengusulkan agar pemerintah dapat memanfaatkan teknologi, berupa teknologi deteksi sensor yang terintegrasi dengan sistem informasi di perhubungan darat.

“Mungkin teknologinya bisa lebih dioptimalkan lagi tidak perlu jembatan timbang. Mereka (para supir truk) hanya cukup melihat dari berat atau tonase itu secara langsung melalui teknologi deteksi sensor yang terintegrasi dengan sistem informasi di perhubungan darat," kata Andi Iwan.

Andi Iwan menilai, teknologi deteksi sensor diharapkan dapat mengetahui kendaraan tersebut, apakah over dimension ataupun overload.

"Itu kalau disinkronkan dengan sistem online yang kemudian memberikan sanksi denda atau pencabutan izin yang dengan Dirjen perhubungan darat, saya kira kita tidak perlu lagi banyak missed di wilayah itu,” kata Andi Iwan.

Ia menjelaskan, bahwa dampak dari kemacetan yang mengular tersebut memunculkan banyak truk yang ngetem di jalan.

Para supir truk itu menunggu sampai sudah tidak ada lagi orang di jembatan timbang baru kemudian mereka melewati jalan tersebut.

Sehingga dirinya berharap penggunaan teknologi tersebut dapat membentuk ketertiban secara langsung dan segera dapat diimplementasikan.

“Aplikasi tersebut sudah banyak dipergunakan di negara-negara lain,” kata Andi Iwan.

Ia mencontohkan langkah kementerian transportasi di salah satu negara dalam penerbitan truk ODOL.

Hal itu diperoleh berdasarkan hasil studi banding Komisi V DPR RI dengan kementerian transportasi di salah satu negara terkait truk odol ini.

Pihak berwenang di sana, menurutnya, juga memiliki pengalaman serupa terkait persoalan ODOL yang sulit diatasi tersebut. Sehingga, ia menilai apabila Dirjen Perhubungan Darat mampu memberi terobosan, hal itu akan luar biasa.

“Kami harap dan kami yakin bahwa hal itu insyaallah akan bisa diselesaikan,” katanya.