Pro Kontra Pemilu Terbuka atau Tertutup, Muhammad Fauzi: Sistem Harus Terinspirasi dari Masyarakat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Fauzi menjadi narasumber pada program Mata Lokal Memilih #4, Sabtu (18/3/2023).

Muhammad Fauzi ikut membahas pro kontra sistem pemilihan terbuka dan tertutup. Program Tribun Timur jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini disiarkan langsung melalui akun Youtube dan Facebook Tribun Timur.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Sulsel III ini memulai tanggapannya soal pro kontra sistem Pemilu tertutup dan terbuka.

Ia pun dengan tegas menyampaikan, keberhasilan sebuah sistem Pemilu dalam ruang demokrasi tidak bisa diukur dari satu dua orang yang dianggap lolos.

“Itu sangat kecil sekali,” katanya menegaskan.

Abang Fauzi, sapaan akrabnya, menyampaikan, ia adalah politisi yang lahir melalui sistem pemilu tertutup dan terbuka di DPR RI.

Muhammad Fauzi pernah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) tahun 2004-2009.

Kemudian, tahun Pemilu 2019 lalu, ia terpilih melalui partai Golkar.

“Kalau berbicara tentang sebuah sistem juga harus terinspirasi beberapa hal di tengah masyarakat. Karena tidak bisa dalam sistem apapun kita lari dari suatu tradisi yang sudah dilembagakan dan berkembang di masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, sistem Pemilu itu harus punya ruang besar bagi masyarakat.

“Kita tidak bisa menafikan parameter yang umum dalam sebuah demokrasi. Di mana parameter umum dalam sebuah demokrasi sistem apapun itu harus sistem yang semakin besar ruang partisipasi masyarakat. Menurut saya itu semakin bagus,” katanya.

Ia juga merinci, sistem partai itu harus punya dua kelebihan.

“Partai itu harus membentuk sebuah kader partai agar dia tidak eksklusif. Karena itu sistem apapun yang akan kita pakai, maka partai politik harus menjadi partai kader. Bukan karena terbuka atau tertutupnya,” katanya.

Sehingga, mantan ketua Partai Golkar Luwu Utara ini mengajak partai melakukan pengkaderan.

“Kalau tidak melakukan pengkaderan, maka kader partai bisa tidak memiliki ideologi. Tapi bukan karena sistemnya karena kader itu diproses di internal,” katanya.