Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Harta Kekayaan

Harta Kekayaan Ahok Berkurang saat Jabat Komisaris Pertamina Perusahaan Terkaya, Dulu Capai Rp59 M

Saat hartanya mulai berkurang berdasarkan LHKPN KPK, Ahok malah diminta mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama.

Editor: Ansar
Kompas.com
Komisaris Pertamina Ahok. Harta kekayaan Ahok mengalami peningkatan jika dibandingkan saat ia jabat Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Komisaris Pertamina. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Harta kekayaan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkurang saat tiga tahun menjabat Komisaris Utama Pertamina.

Saat hartanya berkurang Rp 21 miliar berdasarkan LHKPN KPK, Ahok malah diminta mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama.

Meski harta kekayaan Ahok sempat mengalami peningkatan dibandingkan saat jabat Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Komisaris Pertamina, namun kini sudah berkurang.

Saat jadi Wakil Gubernur, harta kekayaan Ahok yang dilaporkan ke LHKPN hanya Rp12.921.596.063.

Saat jabat Gubernur, harta kekayaan Ahok mencapai Rp 26.141.172.296.

Kini harta kekayaanya meningkat lagi saat awal jabat Komisaris Pertamina. Kini berkurang lagi.

Baca juga: Harta Kekayaan Muhadjir Effendy Menteri PMK Ditunjuk Jokowi Jadi Plt Menpora, Mobil Harga Rp30 Juta

Baca juga: Sumber Harta Kekayaan Rp2 Triliun Erick Thohir Menteri BUMN yang Digugat, Koleksi Mercedes Benz

LHKPN Ahok pada 2019, hartanya mencapai angka Rp 50.154.930.816.

Tahun 2020, harta Ahok naik menjadi Rp 59.323.839.726. Tapi tahun 2021, hartanya hampir berkurang 50 persen dari tahun 2020.

Kini nama Ahok jadi perbincangan setelah kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Bahkan, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto, menyerukan desakan pemecatan untuk Ahok.

Ahok dinilai turut tanggung jawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang tersebut.

Kebakaran tersebut menewaskan 20 warga Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. 

Menurut Mulyanto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir harus bersikap tegas untuk memecat Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama.

Anggota Komisi VII DPR tersebut juga meminta Erick Thohir untuk memecat Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati.

"Kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved