Hampir 100 Persen Penduduknya Terdaftar JKN, Pemkab Maros Terima Penghargaan dari Mendagri

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) award.

Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Balai Sudirman, Jakarta pada Selasa, (14/3/2023).

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, dalam sambutannya, mengungkapkan, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah daerah.

Saat ini, sekitar 248 juta jiwa terdaftar dalam program JKN, yang berarti sekitar 90,3 persen penduduk Indonesia telah memiliki perlindungan kesehatan.

Sekitar 60,39 persen peserta JKN masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, yang menerima penghargaan tersebut mengatakan, saat ini 99,44 persen penduduk Maros telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Dia menegaskan, tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan hanya karena tidak mampu.

"Masyarakat cukup membawa KTP atau menunjukkan NIK untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," katanya via rilis, Selasa (14/3/2023).

Menurut Politisi Golkar itu, keuntungan bagi daerah yang menerapkan UHC ialah peserta yang baru didaftarkan di BPJS langsung aktif selama memiliki NIK.

Dia menambahkan, bahwa program jaminan kesehatan merupakan salah satu program prioritas pemerintahannya sejak awal pemerintahan.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Maros, Zari Puspita Ayu, juga menyebutkan  berdasarkan data BPJS Kesehatan, total masyarakat Maros yang telah terdaftar sebagai peserta JKN sebanyak 389.580 jiwa.

"Distribusi peserta JKN-KIS berdasarkan segmentasi," katanya.

Segmentasi yang dimaksud ialah Penerima Bantuan Iuran dana APBM (PBI APBM) sebanyak 192.452 jiwa, Pemerintah Bantuan Iuran dana APBD (PBI APBD) sebanyak 47.557 jiwa, Pekerja Pemerintah Upah (PPU) termasuk ASN, TNI, Polri dll sebanyak 97.980 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 43.949 jiwa dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 5.463 jiwa. (*)