UHC Award
9 Juta Warga Sulsel Tercover BPJS, Andi Sudirman Sulaiman Dapat UHC Award 2023
Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mendapat Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023.
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Sukmawati Ibrahim
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mendapat Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023.
Penghargaan ini diraih berkat dukungan Andi Sudirman Sulaiman atas Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Penghargaan dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI ini diserahkan secara simbolis Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan.
UHC Award ini pertama kali diterima bagi Pemprov Sulsel.
Hal itu menjadi bukti komitmen Gubernur Andi Sudirman dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Sulsel
Kriteria pemerintah daerah diberikan penghargaan telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk
“Per bulan Maret 2023, 97,52 persen atau 9 juta lebih masyarakat Sulsel yang telah tercover BPJS. Hal itu tidak lepas dari sinergi kami bersama Kabupaten/Kota, termasuk dalam mengalokasikan bantuan keuangan untuk mengcover kepesertaan PBI-APBD,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Rabu (15/3/2023).
Untuk tahun anggaran 2023, Andi Sudirman Sulaiman menyebut, Pemprov Sulsel kembali menganggarkan Rp217 miliar untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Anggaran ini dialokasikan bagi 1,8 juta warga kurang mampu.
“Ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov Sulsel dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada hampir seluruh penduduk Sulsel,” sambung Gubernur Sulsel.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr Rosmini Pandin menambahkan, untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan ada beberapa langkah dilakukan Pemprov Sulsel.
Baca juga: Hampir 100 Persen Penduduknya Terdaftar JKN, Pemkab Maros Terima Penghargaan dari Mendagri
“Mulai dari menyiapkan dana sharing untuk PBI. Melakukan advokasi ke kabupaten/kota untuk pemenuhan melalui surat edaran Gubernur Sulsel. Serta verifikasi, mencatat dan mendaftarkan cakupan UHC mulai dari tingkat desa,” kata Rosmini Pandin.
Sebelumnya, Wapres KH Maruf Amin dalam arahannya mengatakan program JKN-KIS menjadi salah satu program strategis nasional sejak 2014.
Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar.
Hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai.
"Teruskan dukungan bersama untuk mencapai UHC yang ditargetkan RPJMN 2022-2024 yaitu sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN," kata Ma'aruf Amin. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.